hut

Tahun Ini, Pemprov Jambi Dinilai Gagal Antisipasi Karhutla

Pekerja melakukan penyekatan api di lahan gambut yang terbakar di Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Jumat (9/8/2019). Penyekatan yang dilakukan salah satu perusahaan tersebut bertujuan mencegah meluasnya sebaran titik api guna mempercepat upaya pemadaman dari darat dan udara yang terus dilakukan tim satgas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) - Foto Ant

JAMBI – Provinsi Jambi dinilai gagal mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tercatat masih terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah tersebut di tahun ini.

“Saya menilai pemerintah daerah telah lalai dalam mengelola lahan gambut ini, artinya, yang dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) itu gagal, karena sudah ada api yang seharusnya tidak terjadi kebakaran lahan gambut seperti saat ini,” kata Direktur Perkumpulan Hijau, Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi, Fery Irawan, Jumat (16/8/2019).

Menurutnya, kebakaran yang terjadi saat ini sudah sulit dipadamkan. Kebakaran sudah melanda lahan gambut, sehingga petugas Satgas Karhutla atau manggala agni kesulitan memadamkan api.

Fery mengaku pesimis, lahan gambut yang terbakar pada musim kemarau bisa cepat dipadamkan. “Karena persoalannya mampu apa tidak memadamkan api di lahan gambut, karena gambut itu sudah rusak dari sebelumnya,” tandasnya.

Salah satu cara untuk mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas di lahan gambut, dilakukan dengan pembasahan total dan perendaman lahan dengan air. “Dan kita saat ini tidak bisa menyalahkan tim Satgas Karhutla, yang setiap hari memadamkan api di lokasi. Karena tugas mereka pas ada kebakaran baru diturunkan, maka seharusnya sebelum terjadi kebakaran itu dikelola lahannya dengan benar,” tuturnya.

Sebelumnya, BRG di 2016 telah menggelar Joint Symposium soal Merestorasi Gambut Indonesia, di Ruang Rimbawan 1, Manggala Wanabakti. Kegiatannya untuk memperkuat komitmen 11 Perguruan Tinggi dan Pemimpin Daerah yang ada di wilayah daerah rawan kebakaran lahan dan gambut.

Saat itu, secara konkret komitmen mereka telah disepakati bersama dalam MoU yang telah ditandatangani. Hal itu diharapkan menjadi bukti keseriusan untuk berkontribusi secara nyata merestorasi gambut di wilayahnya masing-masing.

Ironisnya, sejak awal 2019, sudah ada peringatan dari BMKG Jambi yang menyatakan akan adanya kemarau panjang. Sehingga seharusnya semua pihak sudah berhati-hati, karena lahan gambut kalau sudah kering akan sangat mudah terbakar.

Fery juga sangat setuju dengan sikap mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang merekomendasikan dicabutnya izin perusahaannya, jika kawasan lahannya masih terbakar. “Presiden juga sudah membentuk BRG untuk mengatasi kebakaran di gambut yang seharusnya dikasih kewenangan penuh, jangan hanya jadi tameng dan untuk melepaskan tanggungjawab bila terjadi kebakaran di lahan gambut, sementara kewenangannya masih tetap di Kementerian LHK,” pungkas Fery Irawan. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!