hut

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara

OLEH M. IWAN SATRIAWAN

AKHIR-akhir ini muncul wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jakarta terutama Pulau Kalimantan sebagaimana kajian oleh tim Bappenas.

Sejatinya dalam sejarahnya pemindahan ibu kota negara sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat terjadi agresi militer Belanda I dimana Ibu Kota berpindah dari Jakarta ke Yogya dan pada saat para pemimpin Indonesia ditangkap oleh Belanda akibat agresi militer Belanda ke-2 yang dipindahkan ke Bukittinggi Sumatera Barat.

Namun pemindahan ibu kota tersebut hanya sementara dan tidak memindahkan sebagian besar penduduk, terutama pegawai kementerian khususnya. Selain itu pemindahan pada waktu masa revolusi mempertahankan kemerdekaan tersebut adalah dalam kondisi darurat (staat van oorlog en beleg) akibat Ibu Kota Jakarta dikuasai oleh militer Belanda.

Maka mau tidak mau demi untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, posisi ibu kota dipindahkan agar roda pemerintahan tetap berjalan dan eksistensi NKRI tetap diakui oleh negara-negara dunia.

Sejarah Batavia
Sejarah Batavia menurut Sir John Barrow, seorang sekretaris Departemen Angkatan Laut berkebangsaan Inggris yang singgah di Batavia pada waktu 1792-1793 menyatakan, bahwa Batavia merupakan kota yang terdiri dari berbagai etnik yang teratur kotanya, dengan berbagai macam bangunan yang desainnya cukup cantk. Serta dengan jalan-jalan yang dibuat lurus dan saling bersimpangan dengan sudut tegak lurus.

Setiap jalan dibelah tepat di tengah dengan sebuah kanal yang dindingnya berlapis batu dan terhubung dengan sebuah tangga batu rendah di kedua sisi.

Sedangkan untuk mengantisipasi banjir di Batavia cara pertama yang dilakukan oleh JP. Coen adalah dengan membagi aliran Sungai Ciliwung melalui pembangunan kanal-kanal seperti yang ada di negeri Belanda.

Kanal-kanal itu dibuat untuk memperlancar aliran Sungai Ciliwung menuju Laut Jawa. Kanal-kanal yang dibangun di masa kolonial tidak hanya dibangun untuk membantu aliran air sungai-sungai yang melintasi Batavia, tetapi untuk sarana transportasi air di daerah Batavia.

Misalnya saluran Ammanusgracht yang dibangun oleh Johannes Amanus pada tahun 1647 berguna untuk pengangkutan barang ke laut melalui Kali Angke. Di tahun yang sama, beberapa kanal dibangun misalnya seperti Kanal Ancol, Kalibesar, Mookervaart, Kali Item, Sentiong dan Krukut.

Namun banjir besar kembali melanda Batavia di awal tahun 1918. Akibat dari banjir besar tahun 1918 tersebut, pada awal tahun 1920 pemerintah setempat merencanakan upaya untuk menangggulangi banjir.

Rencana itu datang dari Herman van Breen, seorang insinyur hidrologi yang bekerja pada Burgelijke Openbare Werken yang merupakan cikal bakal Dinas Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Rencana van Breen saat itu cukup sederhana yaitu memecah aliran sungai yang masuk Batavia melalui sebelah kiri dan kanan Batavia sehingga aliran air tidak ada yang masuk tengah kota. Atas dasar rencana itulah pada tahun 1922 dimulai pembangunan Banjir Kanal Barat setelah sebelumnya membangun pintu air Manggarai.

Sedangkan banjir Kanal Timur sendiri mulai dibangun di masa pemerintahan Presiden Megawati pada Juli 2003 lalu dengan menggunakan rancangan van Breen.

Namun semua upaya tersebut tidak mendapatkan hasil yang memadai akibat semakin sempitnya lahan resapan air akibat menjamurnya pembangunan di Jakarta, akibat bertambahnya penduduk setiap tahunnya.

Jakarta Sekarang
Sejak kemerdekaan Indonesia hingga reformasi 1998, arus urbanisasi dari daerah ke kota khususnya Jakarta menjadi tidak terkendali. Hal ini terkait Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan namun juga bisnis.

Berbagai kantor pemerintah dan swasta berdiri memenuhi wilayah Jakarta sehingga arus urbanisasi tidak hanya didominasi oleh warga yang minim kemampuan, namun juga para intelektual yang bekerja di sektor swasta dan pemerintah.

Jakarta yang luasnya hanya 661 Km2 harus dihuni oleh lebih kurang 10,37 juta jiwa (BPS 2017). Bandingkan dengan Singapura yang luasnya tidak jauh beda dengan Jakarta yaitu 719 Km2 hanya dihuni oleh 5.6 juta jiwa penduduk.

Sedangkan untuk sektor ekonomi Jakarta sebagai daya tarik sebagian besar rakyat Indonesia untuk pergi merantau ke sana adalah akibat dari lebih kurang 58% perputaran uang ada di Jakarta.

Untuk tunjangan kinerja (Tukin) pegawai di 17 kementrian saja dibutuhkan Rp41,4 triliun ini di atas sedikit APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebesar 30 triliun dan jauh di atas APBD Kaltim tahun 2018 sebesar 8.541 triliun.

Hal inilah yang kemudian banyak menyebabkan kecemburuan sosial antara pusat dan daerah. Jatim dengan APBD 30 triliun untuk 38.107.000 penduduk yang tersebar di 38 Kabupaten/kota. Jauh dibandingkan dengan APBD Jakarta tahun 2019 sebesar 89 triliun hanya untuk 5 (lima) kota yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Urgensi Perpindahan Ibu Kota RI
Salah satu prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah pemerataan pembangunan dan distribusi modal ke daerah. Dengan demikian akan menekan angka urbanisasi dari desa ke kota.

Program itu sendiri sudah dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dengan menggelontorkan banyak dana desa sepanjang 5 (lima) tahun terakhir pemerintahannya. Namun kebijakan ini tidak dengan cepat mampu mereduksi urbanisasi penduduk dari daerah ke Jakarta.

Maka pemindahan ibu kota ke luar Jakarta sejatinya tidak hanya memindahkan kekuasaan, barang dan manusia. Namun juga memindahkan modal atau kapital ke ibu kota baru.

Berdasarkan pengalaman, banyak negara yang sudah memindahkan ibu kota negaranya seperti Myanmar yang memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005, India memindahkan ibu kota negara dari Calcuta ke New Delhi pada tahun 1931.

Australia memindahkan dari Melbourne dan Sydney ke Canberra pada tahun 1913 serta Brasil memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960.

Bahkan dengan memindahkan Ibu Kota RI ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara secara tidak langsung akan menjadikan dua kabupaten tersebut sebagai kabupaten penyangga ibu kota, sebagaimana peran yang selama ini sudah dijalankan oleh Bekasi dan Depok.

Maka yang perlu menjadi pemikiran pemerintah sekarang adalah pertama, bagaimana agar dana pemindahan yang 466 triliun tersebut tidak jatuh pada orang yang salah sehingga menimbulkan korupsi berjamaah sebagaimana banyak terjadi di pembangunan kantor-kantor baru pemerintah kabupaten pemekaran.

Kedua adalah bagaimana program pemindahan ibu kota negara ini menjadi program yang berkelanjutan (sustainable) karena sebagaimana kita ketahui Jokowi hanya akan menjadi presiden hingga tahun 2024, sedangkan progam pemindahan ibu kota negara ini merupakan progam multi years.

Tentunya akan menjadi PR bagi pemerintahan baru 2024-2029 dan seterusnya. Jangan sampai ganti presiden ganti kebijakan sehingga program pemindahan ibu kota negara menjadi penghamburan uang negara. Sia-sia karena progam ini tidak diteruskan oleh presiden berikutnya.

Ketiga, pemerintah harus mampu menjamin bahwa pemindahan ibu kota negara tidak secara otomatis juga memindahkan pusat perekonomian. Karena padatnya Jakarta akibat Jakarta selain sebagai pusat pemerintahan juga menjadi pusat perekonomian Indonesia.

Sehingga nanti biar ibu kota tetap di Kalimantan Timur, namun pusat perekonomian ada di Jakarta dan kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang dan Makassar.

M. Iwan Satriawan, dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung

Lihat juga...