hut

Wabup Sikka Minta Desa Tingkatkan Kapasitas

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan desa, khususnya melalui transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Karena itu, desa diharapkan meningkatkan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif Desa Membangun, disadari masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat pemerintah desa dan masyarakat,” sebut Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga, Kamis (21/8/2019).

Selain itu, juga keterbatasan kualitas tata kelola desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan dalam regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan desa.

Sebagai dampaknya, kata dia, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Wakil Bupati Kabupaten Sikka, NTT, Romanus Woga (kanan), bersama GM KSP Kopdit Obor Mas Maumere, Leonardus Frediyanto Moat Lering, meninjau stan bursa inovasi desa, Rabu (21/8/2019) -Foto: Ebed de Rosary

“Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan desa adalah ketersediaan data yang memadai, meyakinkan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Data tersebut, tegas Romanus, terkait kondisi objektif maupun perkembangan desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Pengelolaan data, dalam skala desa dengan kondisi wilayah, khususnya desa-desa di kabupaten Sikka yang sangat beragam, tentu memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.

Koreksi atas kelemahan atau kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isu di atas terus dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, secara proaktif.

“Salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID), yang dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi kekuatan kapasitas desa, yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM, melalui peningkatan produktivitas pedesaan,” ungkapnya.

Kornelis Soge, staf ahli pendamping desa, mengatakan, pihaknya bersyukur pada tahun ini kegiatan Bursa Inovasi Desa berlangsung sesuai dengan kalender perencanaan desa. Pada 2018, terjadi setelah Musrembang RKPDes.

Padahal, seharusnya Bursa Inovasi Desa terjadi sebelum Musrembang RKPDes, sehingga apa yang didapat dibahas dan dimusyawarahkan, dianggarkan dalam APBDes.

“Tahun ini sudah berjalan sesuai kalender perencanaan desa. Ini karena RKPDes ketuk palu di bulan Oktober, dan Bursa Inovasi Desa terjadi di bulan Agsutus,” terangnya.

Dengan demikian, usulan-usulan program lebih bervariatif dan inovatif. Dalam bursa inovasi desa ini, ada 35 penyedia peningkatakan kapasitas teknis dasar dengan 112 menu yang ditawarkan.

Menu lokal maupun nasional yang ditawarkan ini akan memberi warna yang lebih bagus pada perencanaan di desa. Selama ini, perencanaan di desa terlihat belum maksimal mengakomodir inovasi.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!