Warga Bekasi Pelaku ODF Masih Banyak

Editor: Mahadeva

BEKASI – Perilaku buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih cukup banyak ditemui.

Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan besar Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Utamanya, untuk merubah perilaku masyarakatnya. Data Kementerian Kesehatan, hanya 3,21 persen dari 138 desa di wilayah Kabupaten Bekasi, atau baru enam desa yang dinyatakan bebas BAB sembarangan.

“Jadi masih jauh lagi, PR Kabupaten Bekasi untuk menciptakan wilayah bebas BAB,” ujar Trisno Subarkah, Tim verifikasi Kementerian Kesehatan RI, ketika melakukan klarifikasi Swasti Saba Padapa di Desa Lambangsari, Kabupaten Bekasi, Rabu (28/8/2019).

Menurutnya, capaian bebas ODF di Kabupaten Bekasi aksesnya sudah mencapai 80 persen. Tetapi, perilaku masyarakat-nya masih belum memanfaatkan akses tersebut. Trisno menyebut, kedatangannya ke desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk mengklarifikasi kekurangan dari hasil bedah dokumen program Kabupaten dan Kota Sehat kategori Swasti Saba Padapa 2019.

Swasti Saba Padapa, merupakan penghargaan untuk kota maupun kabupaten sehat. Penghargaan terbagi dalam tingkat pemantapan (padapa), pembinaan (wiwerda) dan pengembangan (wistara). “Tindak lanjut bedah dokumen tahap awal. Nanti dari hasil verifikasi lapangan ini akan menentukan apakah Kabupaten Bekasi patut apa tidak menerima Swasti Saba Padapa,” ujarnya.

Sementara, dari kunjungan lapangan, banyak catatan yang harus di verifikasi dilapangan. Swasti Saba Padapa, memiliki delapan tatanan penilaian. Meliputi, lingkungan pendidikan sehat, parawisata sehat, perhubungan sehat, kehidupan sosial masyarakat, perkantoran, pangan, hutan, dan pertambangan sehat.

Klarifikasi lapangan, akan fokus pada dua kriteria yaitu sarana prasarana masyarakat sehat dan tatanan masyarakat sehat mandiri. Dua tatanan tersebut menjadi wajib, dalam penghargaan Swasti Saba Padapa.

Untuk di 2019, ada 202 kabupaten dan Kota di 29 provinsi di Indonesia mengikuti program Swasti Saba Padapa. Dari jumlah tersebut masih ada 165 wilayah yang belum terverifikasi kekurangan dari hasil bedah dokumen. “Semua dokumen sudah dibedah pada bulan Mei lalu. Saat ini hanya melakukan klarifikasi kekurangan dari hasil bedah dokumen,” pungkas Trisno.

Lihat juga...