hut

Yogyakarta Verifikasi Data PBI JKN yang Dinonaktifkan

Ilustrasi. [Ant]

YOGYAKARTA – Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan percepatan verifikasi data penduduk penerima bantuan iur kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan.

Hal itu untuk memastikan, warga tersebut tetap bisa memperoleh layanan kesehatan. “Ada 6.488 penduduk Kota Yogyakarta yang kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai penerima bantuan iur dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan apakah seluruhnya adalah warga Kota Yogyakarta atau tidak,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat, Jumat (2/8/2019).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, hanya ada 2.825 peserta PBI yang data kependudukannya dinyatakan aktif sebagai warga Kota Yogyakarta. Sisanya, dinyatakan tidak aktif karena sudah pindah, meninggal dunia, atau kelengkapan elemen data tidak terpenuhi seperti NIK yang kosong.

“Kami terus melakukan verifikasi terhadap data penduduk yang masih dinyatakan aktif tersebut. Apakah sudah memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk lain atau tidak sehingga perlu dibantu pemerintah daerah atau diusulkan kembali agar bisa memperoleh PBI dengan dana APBN,” kata Agus.

Berdasarkan penelusuran awal, sekitar 50 persen dari data penduduk aktif tersebut sudah memiliki jaminan lain karena sudah bekerja atau memiliki jaminan secara mandiri. “Sehingga tinggal 50 persen lain yang belum memiliki jaminan,” katanya.

Warga yang dinyatakan sudah dinonaktifkan dari kepesertaan PBI APBN, dan belum memiliki jaminan kesehatan apapun, merupakan potensi untuk dimasukkan sebagai peserta JKN melalui program pemerintah daerah. Premi sebagai peserta JKN akan ditanggung pemerintah.

“Kami betul-betul berusaha secepat-cepatnya untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data supaya warga bisa tetap memperoleh layanan kesehatan yang baik,” katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerapkan universal health coverage, sehingga warga Kota Yogyakarta bisa mengakses layanan kesehatan jika bersedia dirawat di kelas tiga rumah sakit.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, mengkhawatirkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk tambahan kepesertaan PDPD akibat pencoretan penduduk sebagai PBI oleh Kementerian Sosial.

“Dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Padahal pembahasan APBD Perubahan 2019 sudah selesai. Oleh karenanya, perlu disisir secara detail apakah penduduk tersebut warga Kota Yogyakarta atau tidak,” tandasnya. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com