hut

200 Desa di Kaltim Ditargetkan Masuk Program Kampung Iklim

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, Pemerintah mengeluarkan Program Kampung Iklim (Proklim).

Kalimantan Timur sendiri ditargetkan 200 desa masuk Proklim dan kini telah terealisasi 150 desa yang tersebar di tujuh Kabupaten.

“150 Proklim tersebar di tujuh kabupaten terdiri Paser, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi, Rabu (25/9/2019).

Tujuan utama pembentukan Proklim adalah mendorong partisipasi kepada desa/kampung dan masyarakat di lokasi tertentu melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah secara berkelanjutan.

“Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim akan terus melaksanakan sosialisasi Proklim dalam upaya keterlibatannya mendukung program penurunan emisi karbon Forest Carbon Partnership Fasilty (FCPF) Carbon Fund 2020-2024.

Seperti memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan program pengurangan emisi berbayar yang dibiayai Bank Dunia untuk desa-desa yang masih memiliki kawasan hutan di seluruh wilayah Kaltim,” papar Riza.

Pelaksanaan Proklim, lanjut Riza, meningkatkan keterlibatan kepala desa dan masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tidak hanya pengelolaan hutan mangrove juga hutan adat. Tidak hanya untuk produksi tetapi juga konservasinya.

“Salah satu momentum penting dalam mendorong pengembangan Proklim di Kaltim adalah dicapainya kesepakatan pembangunan hijau dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di seluruh kabupaten di Kaltim,” pungkasnya.

Perwakilan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Danang Suto Budi, menyebutkan, pengembangan Proklim tidak lepas dengan penataan ruang atau RTRW di masing-masing wilayah khususnya desa atau kampung.

Dia menilai program ini diperlukan pengayaan inovasi program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan warga desa atau kampung di PPU.

Proklim ini terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang rendah emisi. Serta memiliki tutupan hutan dan tata kelola yang partisipatif serta transparan.

“Artinya, Proklim Plus ini Pemerintah Desa atau Kampung harus memiliki tata ruang yang jelas sudah ditetapkan pemerintah,” ujar Danang Auto Budi.

Untuk diketahui, sosialisasi diikuti para Kepala Desa dan Kelurahan dari dua kecamatan di PPU serta Pendamping Desa.

Lihat juga...