hut

Akademisi: RUU PKS Kebutuhan Mendesak, Segera Disahkan

Dr Dian Ferricha SH MH. -Foto: Istimewa

JAKARTA — Desakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terus mengalir dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali dari kaum perempuan akademisi yang satu ini.

Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah (PUSKOD) IAIN Tulungagung, Dr Dian Ferricha SH MH menilai RUU PKS ini penting dan menjadi kebutuhan mendesak utamanya untuk pencegahan dan penanggulangan Indonesia darurat kejahatan seksual (KS).

“Ini mengingat tiap tahun KS selalu meningkat dalam prosentase 14%, dengan hitungan rata terjadi 35 kasus KS setiap hari,” tandas dosen Fakultas Hukum IAIN Tulungagung ini kepada Cendana News melalui keterangan tertulis, baru-baru ini.

Menurut Ketua Divisi Hukum dan Politik PW ISNU Jatim ini, RUU PKS ini melihat secara obyektif bagaimana perlindungan hukum itu harus seimbang, khususnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang selama ini belum terlalu terlindungi secara optimal dari undang-undang yang sudah ada baik KUHP, KUHAP. UU KDRT, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak maupun UU yang relevan dengan penghapusan kekerasan seksual.

“Secara otomatis RUU PKS ini merupakan lex spesialis yang lengkap dan kompleks terkait PKS serta menjawab kebutuhan masyarakat yang spesifik atas kekosongan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual yang belum terakomodir pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan perempuan yang karib disapa Icha, banyak sekali hal yang belum diatur di UU relevan terkait KS dalam konteks kriminaliasi hukum pidana, sehingga harus ada spesifikasi UU yang mengaturnya dalam rangka negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakatnya.

Untuk itu, RUU PKS ini menginventarisasi sembilan jenis KS yakni pelecehan seksual, eksploiotasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Ini dalam rangka harus ada kepastian hukum dan keadilan bagi para korban KS.

“Bagi saya, RUU PKS memberi jalan bagi siapapun itu baik individu, lembaga negara/swasta maupun korporasi agar saling menghargai dan menghormati antar sesama laki-laki atau perempuan khususnya perempuan yang rentan akan KS karena tidak bisa dinafikkan budaya kita masih erat dengan budaya patriarkhi dengan relasi kuasanya, sehingga ketika terjadi KS maka perempuan sebagai korban yang sering disalahkan (viktimisasi korban),” tegasnya.

Oleh karenanya, lanjut Ketua PC ISNU Kota Blitar, hal ini tidak bisa dibiarkan, karena semua orang harus diperlakukan sama (egaliter) dalam hukum dan pemenuhan hak-haknya sembari mencontohkan kalau ingin melakukan program pembatasan/jarak untuk memperoleh keturunan, maka janganlah melakukan pemaksaan kontrasepsi bahkan aborsi, tapi harus ada persetujuan kedua belah pihak, jika hanya sepihak saja maka hal tersebut dapat dimaknai dengan pemaksaan.

RUU PKS juga dinilai menarik karena menawarkan pentingnya pendidikan dan kurikulum tentang reproduksi sejak dini sebagai langkah pencegahan. juga adanya tindak pidana rehabilitasi khusus bagi pelaku pelecehan seksual bagi langkah penyadaran tidak berorientasi pada pidana penjara saja, sehingga ini juga bisa sebagai alternatif jawaban atas kebiri kimia yang kontorversi saat ini.

“Saya berharap RUU PKS ini segera disahkan karena sudah masuk prolegnas sejak tahun 2016, sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang benar maka RUU PKS ini sebelum masa periode DPR habis seyogyanya disahkan,” tandas penulis buku ‘Sosiologi Hukum & Gender’ yang turut mendaftar sebagai calon komisioner Komnas Perempuan ini, memungkasi. (Hid)

Lihat juga...