hut

Akademisi UGM tak Ingin Jokowi Habisi KPK

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

YOGYAKARTA – Ratusan akademisi UGM mulai dari guru besar, dosen hingga mahasiswa menggelar aksi untuk mendesak DPR dan Pemerintah segera menghentikan pembahasan RUU KPK.

Mereka menilai prosedur dan substansi yang dipaksakan akan berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi dan melanggar amanah reformasi maupun amanat konstitusi.

“Kita meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU KPK,” kata Prof, Koentjoro, Guru Besar Psikologi UGM, mewakili civitas akademika dalam membacakan pernyataan sikap di halaman Balairung, Kampus UGM, Minggu (15/9/2019).

Sejumlah civitas akademika UGM saat berkumpul menyatakan sikap di halaman Balairung, Kampus UGM, Minggu (15/9/2019) – Foto: Jatmika H Kusmargana

Dalam lima butir pernyataan sikap tersebut, civitas akademika UGM mendesak penghentian segala tindakan upaya pelemahan terhadap KPK, mengevaluasi RUU lain yang melemahkan gerakan anti-korupsi, dan mengembalikan semangat demokasi sesuai dengan amanah reformasi serta amanah konstitusi.

Prof Koentjoro yang merupakan Ketua Dewan Guru Besar UGM ini, mengatakan pengajuan RUU KPK tidak mengikuti prosedur legislasi. Bahkan disinyalir ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK serta gerakan antikorupsi yang agresif dan brutal dalam beberapa pekan terakhir.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, beberapa dosen UGM juga menyampaikan pandangannya terhadap revisi UU KPK tersebut. Dekan Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Sigit Riyanto, mengaku prihatin dengan upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR melalui revisi UU KPK.

“Kami sangat prihatin, kita ingin memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kita mendukung lembaga KPK,” katanya.

Ekonom UGM, Dr. Rimawan Pradipto, mengaku telah mengumpulkan petisi dari 2.338 dosen yang berasal dari 33 perguruan tinggi  seluruh Indonesia yang menolak RUU KPK dan upaya pelemahan terhadap KPK.

“Hingga sabtu kemarin, terkumpul 2.338 dosen yang memberi dukungan, ada 344 dosen UGM, 160 dosen UI dan 102 dosen IPB,” katanya.

Pegiat Gerakan Anti-Korupsi, Dr. Zainal Arifin Mochtar, menilai Presiden Joko Widodo tidak mendapat masukan yang lengkap terhadap rencana revisi UU KPK sehingga Presiden mendukung rencana revisi tersebut.

“Presiden tidak mendapat asupan yang cukup soal RUU ini. Kita punya kesadaran dan iktikad bersama untuk mencegah usaha merampok upaya pemberantasan korupsi di negeri ini,” katanya.

Ekonom UGM lainnya, Dr. Fahmi Radhi, mengatakan, dukungan akademisi UGM kali ini dilakukan sebagai upaya menyelamatkan kembali Presiden, yakni dalam membela upaya pemberantasan korupsi dan melawan koruptor.

Pendapat yang sama disampaikan oleh pakar kebijakan publik UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo. Ia mengatakan, pihaknya akan mengingatkan Presiden agar tidak menjadi bagian dari DPR yang ingin melemahkan KPK.

“Kita tidak menginginkan alumni kita (Joko Widodo) menghabisi KPK sebagai lembaga yang kita cintai bersama,” katanya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com