hut

Aliansi Seniman dan Mahasiswa di Bekasi Tolak RUU KPK

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Aliansi Seniman dan aktivis Mahasiswa se-Bekasi, menggelar aksi bersama menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Protes tersebut dikemas dalam bentuk karya seperti membaca puisi, lagu anti korupsi, dan seni rupa.

Gerakan tersebut dilaksanakan dengan mengambil tempat di alun-alun Kota Bekasi, dengan menempatkan alat band, spanduk bertuliskan tolak revisi undang-undang KPK, keadilan hanya singgah di bibir saja. Aksi itu dilaksanakan Minggu sore, tanpa penjagaan ketat aparat keamanan.

Genta, Seniman Sastra Kalimalang, koordinator aksi penolakan RUU KPK di Bekasi, Minggu (22/9/2019) – Foto: Muhammad Amin

“Aksi ini berawal dari kegelisahan kalangan seniman di lingkaran Sastra Kalimalang, akhirnya ada sinergi baru dengan kawan mahasiswa bagaimana menunjukkan satu gerakan di Bekasi,” ujar Genta, koordinator aksi dari Seniman Sastra Kalimalang, Minggu (22/9/2019).

Hingga akhirnya disepakati gerakan menolak revisi UU KPK, dilaksanakan dengan cara berbeda dari biasanya. Bagaimana mereka yang dikritik pun bisa suka dengan penyampaiannya.

Untuk itu sambungnya, penolakan disuarakan melalui karya seni seperti musik, puisi anti-korupsi, dan menyanyikan lagu tema korupsi, dilanjutkan dengan seni rupa lukis bertema korupsi.

Melalui aksi tersebut, Genta mengaku mahasiswa menjadi lebih elegan dalam menyampaikan orasi. Biasanya mahasiswa berorasi di jalan ketika menyampaikan protes, kali ini mereka diajarkan protes dengan cara seperti membaca puisi.

Karya tersebut akan diabadikan dan dikirim ke parlemen, Pemerintah dan KPK  sebagai bentuk dukungan seniman dan mahasiswa di Kota Bekasi dalam menolak revisi UU KPK tersebut.

Aksi tersebut diikuti aliansi seniman Bekasi Raya, seperti Parlemen Hantu, mahasiswa dari berbagai kampus di Bekasi, FSB, LPJ dan seniman band indie di Kota Bekasi.

“Dengan segala kejadian dan agenda dalam kurun waktu belakangan ini, kami harus menyatakan kondisi  KPK berada di ujung tanduk,” ujar Genta.

Terlihat saat berorasi mahasiswa diiringi dengan irama musik, sehingga terkesan sedang membaca sajak. Melalui cara itu Seniman Bekasi ingin mengajak mahasiswa kembali melegendakan  orasi seperti yang dilakukan pada zaman dulu.

Dalam protesnya mereka menyatakan ada sembilan persoalan dalam draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kinerja KPK.

Jika revisi inisiatif DPR sampai disetujui presiden, maka akan berdampak pada independensi KPK. Apalagi jika penyadapan dipersulit atau dibatasi, adanya pembentukan dewan pengawas KPK yang dipilih oleh DPR, pembatasan sumber penyelidikan dan penyidik.

Kemudian revisi itu juga mengharuskan penentuan perkara korupsi berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Selanjutnya perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak menjadi kriteria, kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta kewenangan KPK untuk mengelola laporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Tak hanya RUU KPK, diketahui saat ini DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi. Sehingga keberadaan KPK terancam.

“Kami menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika presiden menolak atau tidak menyetujui RUU tersebut. Tentunya UU dibentuk atas persetujuan antara Presiden dan DPR,” tegasnya.

Untuk itu, tuntutan aliansi Seniman-Mahasiswa Bekasi, meminta presiden segera menarik kembali surat persetujuan revisi UU KPK, menolak secara keseluruhan RUU KPK nomor 30 tahun 2002 yang diduga melemahkan lembaga KPK.

Lihat juga...