hut

BPKN Desak DPR RI Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebutkan saat ini tengah terjadi tren penyebaran pesan elektronik tentang penawaran kredit online, dengan menggunakan nomor selular. Kondisi tersebut, membuktikan data pribadi tidak terlindungi dengan baik.

Untuk itu, BPKN mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika serta DPR RI segera melanjutkan pembahasan untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Hal ini mengingat, di era revolusi industri generasi keempat, bisnis di seluruh dunia mulai beralih berbasis secara elektronik. Di balik itu semua, konsumen diwajibkan memiliki akun untuk bisa bertransaksi. Nomor telepon atau alamat surat elektronik menjadi syarat untuk mendaftar. Hal itu pun rentan terhadap penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen.

Anggota BPKN, Anna Maria Tri Anggraini, mengatakan, penyalahgunaan data pribadi telah dirasakan masyarakat. Misalnya masifnya penawaran kredit tanpa agunan, asuransi, hingga penipuan undian, yang bertubi-tubi diterima konsumen. Padahal konsumen tak pernah membagikan nomor teleponnya pada pihak dimaksud.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Anna Maria Tri Anggraini, yang ditemui di Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Kamis (12/9/2019)/Foto: M. Noli Hendra

“Masyarakat yang terganggu banyak, yang tertipu tak kalah banyak. Itu sudah pasti ada yang membocorkan data konsumen. Memang BPKN tidak memiliki data. Tapi pengalaman pribadi saya, kebanyakan mereka menawarkan kredit tanpa agunan,” katanya di Padang, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, dengan kondisi yang demikian, artinya ada lembaga keuangan yang membagikan data konsumen. Bahkan Anna mengakui bahwa dirinya memang punya beberapa kartu kredit. Sejak saat itu, penawaran tak berhenti masuk. Artinya kerahasiaan data tidak terlindungi dengan baik.

Anna menyebutkan, pembocoran data konsumen bisa saja dilakukan oleh provider telekomunikasi. Namun untuk pengusutan dan penindakan belum bisa dilakukan karena belum ada payung hukum. Dengan kondisi itu, BPKN mendorong Kemenkominfo dan DPR RI segera melakukan pembahasan untuk menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Hanya satu rekomendasinya, segera sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Itu sudah masuk program legislasi nasional, tinggal ketok palu saja,” bebernya.

Selain perlunya perlindungan data konsumen, di era kecanggihan teknologi, transaksi antar manusia tak lagi memiliki batas. Bahkan bisa dilakukan antar negara. Namun, ketika terjadi dugaan penipuan atau muncul ketidakcocokan dalam transaksi yang cenderung nerugikan konsumen, tak ada solusi.

“Negara mana yang paling banyak mengirim barang ke Indonesia. Kita buat kerjasama dengan negara itu untuk menyikapi masalah-masalah tersebut. Itu salah satu caranya,” ucapnya.

Mengantisipasi hal itu, jelas Anna, harus segera dilakukan evaluasi strategi nasional perlindungan konsumen, mengingat strategi yang ada saat ini telah kedaluwarsa.

“Strategi perlindungan konsumen yang kita miliki sudah habis per Desember 2019 mendatang. Lalu seperti apa strategi ke depannya, ini yang perlu segera disusun formulanya, menyesuaikan dengan bisnis kekinian yang telah menggunakan teknologi,” tutupnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!