hut

BPOM Diminta Aktif Jalin Kerja Sama Atasi Minimnya Anggaran

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sebagai badan yang berkaitan erat dengan pengawasan, hanya memiliki anggaran yang tidak besar, sehingga sinergi dengan kementerian/lembaga lain diharapkan mampu mempertahankan kinerja BPOM. 

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, mengungkapkan, bahwa anggaran yang diajukan oleh BPOM adalah Rp2,5 triliun, tapi hanya disetujui Rp1,9 triliun.

“Anggaran yang diajukan Badan POM itu masih kurang beberapa miliar. Kita menekankan, agar sektor edukasi jangan dikurangi. Karena edukasi merupakan cara untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya makanan atau obat,” kata Dede, saat Diskusi Media di Ruang Serba Guna Kemenkominfo, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Untuk mengantisipasi kebutuhan dana ini, Dede menyebutkan, Komisi IX sudah menyarankan agar BPOM bekerja sama dengan sektor lainnya.

“Penggunaan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masih sangat banyak. Tidak bisa kalau hanya petugas Badan POM yang keliling mengecek. Harus ada masyarakat yang secara sadar melaporkan,” ujarnya, lebih lanjut.

Ada pun lembaga-lembaga atau organisasi yang diharapkan dapat digandeng BPOM, antara lain adalah pemerintah daerah,  PKK, Posyandu, organisasi masyarakat, pramuka, karang taruna maupun stakeholders lain di pedesaan.

“Kami juga menekankan pada peningkatan kemampuan IT. Agar mampu menghadapi gempuran di bidang daring. Juga hal teknis lainnya, seperti pembuatan balai di perbatasan,” ujar Dede.

Kepala Badan POM, Penny K Lukito, menegaskan walaupun anggaran BPOM tidak besar, tapi lembaga yang dipimpinnya akan tetap melakukan inovasi dan melakukan upaya pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang ada di Indonesia.

“Kami memiliki beberapa agenda prioritas. Dan, agenda ini tetap dijalankan, walaupun ada keterbatasan anggaran,” kata Penny yang juga hadir di acara ini.

Ada pun lima agenda tersebut adalah penguatan kelembagaan, inisiasi program strategis, penggunaan teknologi digital dalam pengawasan dan registrasi, membangun kemitraan dan membuka akses pasar ekspor.

“Belum lama kami melakukan kerja sama dengan Pramuka, kebetulan Pak Dede yang memiliki hubungan baik dengan Pramuka membuka jalan,” ucap Penny.

Juga pembangunan 40 balai di wilayah kabupaten/kota, harapannya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha, untuk dapat dengan mudah melakukan pengecekan pada produk.

“Kami juga melakukan penguatan divisi penindakan. Sehingga pelaku yang sudah melakukan pelanggaran, bisa jera,” pungkasnya.

Lihat juga...