hut

BPRD DKI: 1.461 Mobil Mewah Nunggak Pajak

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Hayatina, mengatakan, seribu lebih mobil mewah di Jakarta menunggak pajak. Nilainya pun mencapai Rp 48,68 miliar.

“Nilai secara keseluruhan maksudnya segitu (Rp 48,68 milliar). Sebanyak 1.461 kendaraan mobil mewah,” kata Hayatina dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Hayatina menambahkan, besaran tunggakan pajak juga berbeda-beda. Dia mencontohkan untuk merek Aston Martin tunggakan mencapai Rp875 juta. Adapun merek kendaraan mewah tersebut adalah Aston Martin terdapat 12 mobil, lalu ada Land Rover ada 108, Lamborghini ada 22, hingga BMW mencapai 188 kendaraan.

“Aston Martin mencapai Rp875.151.500, BMW Rp4.207.947.600, Toyota Rp3.133.315.800, Lamborgini Rp2.189.052.800, Landrover Rp3.158.422.300, Rols Royce Rp1.611.927.600,” paparnya.

Hayatina menuturkan, nominal tunggakan tersebut mencakup untuk keseluruhan bukan per kendaraan. Dia meminta kepada seluruh pemilik mobil mewah untuk segera membayar kewajiban pajaknya.

“Bagi para pemilik kendaraan di DKI Jakarta yang menunggak pajak, akan dikenakan denda dua persen setiap bulan. Jumlah itu terus bertambah, selama pemilik mobil atau sepeda motor tidak membayar tunggakan itu,” jelasnya.

Maka, jika telah menunggak pajak sampai satu tahun denda yang akan dibebankan kepada pemilik kendaraan, yaitu sekitar 24 persen, sebagaimana tertuang dalam Perda No 6 tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Aturan tersebut juga menegaskan bahwa apabila pemilik kendaraan telat membayar pajak satu hari atau satu minggu saja (lewat dari satu bulan dari periode jatuh tempo), sudah dikenakan denda dua persen.

“Pemilik kendaraan jangan lupa untuk membayar pajak karena kalau terlambat terdapat denda sebesar 2 persen. Ini sudah berlaku sejak 2010 lalu,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui BPRD memberikan keringanan berupa penghapusan denda pajak dan pengurangan atau diskon pokok pajak hingga akhir Desember 2019.

“Betul saat ini, kita beri keringanan pajak, 2020 akan penegakan hukum,” katanya.

Jika pada 2020 pemilik kendaraan tak juga membayar pajak, Hayatina menyebut maka akan dilakukan penarikan kendaraan sementara.

Dia mengaku belum bisa membeberkan nama-nama pemilik mobil mewah tersebut. Sebab, dirinya belum memegang data identitas mereka.

Apabila pengguna kendaraan roda empat itu masih enggan membayar pajak, maka pihaknya tak segan-segan untuk mendatangi rumahnya. “Belum lihat datanya. Nanti kita samperin door to door,” katanya.

Lantas, bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak lima tahunan (ganti pelat), kemudian dua tahun berikutnya masih belum membayar kewajibannya (total 7 tahun), maka data surat tanda nomor kendaraan (STNK) akan dihapus dan tidak bisa diaktifkan lagi.

Mengenai nominal denda, jelas tergantung dari Nilai Jual kendaraan bermotor (NJKB). Semakin tinggi NJKB, maka lebih besar pajak kendaraan yang harus dibayarkan jika terlambat membayar pajak.

Demi meringankan beban para pemilik kendaraan yang belum melakukan kewajiban membayar pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPRD menggelar keringanan pajak dengan potongan hingga 50 persen.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, menyatakan tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 2,4 triliun. Tunggakan itu terdiri dari tunggakan PKB roda dua dan roda tiga.

Oleh sebab itu, sambung Faisal, pihaknya mengajak pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat agar memanfaatkan kebijakan keringanan pajak yang diberlakukan mulai 16 September-30 Desember 2019.

Dalam kebijakan tersebut, wajib pajak yang menunggak PKB sejak 2012 ke bawah akan diberikan potongan pokok pajak sebesar 50 persen dan dihapuskan dari denda.

Sementara wajib pajak yang menunggak PKB sejak 2013-2016 diberikan potongan pajak sebesar 25 persen dan dihapuskan dari denda. Sedangkan bagi wajib pajak yang menunggak PKB sejak 2017-2019 dihapuskan dari denda namun tetap harus membayar penuh pokok pajaknya.

“Masyarakat kita harapkan bisa manfaatkan kebijakan keringanan pajak ini,” tandasnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengeluarkan aturan diskon tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, Anies juga memberi potongan bagi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Hal itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok BBNKB atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019.

Dalam peraturan disebutkan kendaraan mendapat diskon 50 persen untuk pajak sampai dengan tahun 2012 dan 25 persen untuk pajak mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Lihat juga...