hut

Butuh Sinergi Semua Pihak untuk Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

JAKARTA — Persinggungan anak dengan konten pornografi dapat memicu meningkatnya kecenderungan akan tindakan kekerasan seksual hingga 50 persen. Perlu upaya pencegahan dini dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyatakan melindungi anak dari paparan konten pornografi dan tindak kekerasan seksual bukanlah hanya tugas pemerintah saja.

“Semua harus sinergi. Seperti saat ini, kita bekerja sama dengan Kominfo dan Kementerian Desa Tertinggal. Lalu dengan Ecpat juga. Sehingga akan bisa mencegah terjadinya hal tersebut,” kata Yohana saat Koordinasi Pelaksanaan Model Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia menegaskan bahwa online sexual explotation merupakan masalah yang sangat besar.

“Masalah yang sama sudah dihadapi oleh negara-negara lain di luar sana. Mereka sudah melakukan langkah antisipasi, sementara kita baru mau mulai,” paparnya.

Yohana menyebutkan bahwa garda terdepan dari perlindungan anak adalah orang tua.

“Tugas kita paling utama adalah menjaga anak-anak kita. Sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi generasi yang sehat,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Nahar, SH, M.Si menyatakan, angka kejahatan seksual yang didasarkan pada laporan periode Januari-Juni 2019 pada KemenPPPA mencapai 1.500 laporan.

“Dari data yang kita terima, disimpulkan bahwa satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak laki-laki telah mengalami tindak kekerasan seksual,” kata Nahar.

Nahar menjelaskan bahwa kasus pornografi ini sudah masuk hingga ke teritorial pedesaan. Sehingga sangat penting untuk melakukan pencegahan dini pada tingkat pemerintahan terendah.

“Untuk menanggulangi masuknya pornografi dan mencegah potensi tindak kekerasan seksual, KemenPPPA memulai program Desa Bebas Pornografi,” ucap Nahar.

Ada empat fase yang akan dilewati untuk mewujudkan program Desa Bebas Pornografi ini.

“Pertama melakukan assesment di masing-masing desa, yang diikuti dengan rencana yang aksi. Lalu menyusun agenda jangka panjang, yang akan diikuti dengan penyelenggaraan workshop dan uji publik,” papar Nahar.

Nahar menyebutkan sudah ada lima daerah yang melakukan pencanangan, yaitu Agam Sumatera Barat, Makassar Sulawesi SElatan, Kupang Nusa Tenggara Timur, Bangka Tengah dan Waringin Barat Kalimantan Tengah.

“Awalnya akan membuat model jadi dulu. Disiapkan regulasi yang mendukung model ini. Setelah dicanangkan, akan dilakukan evaluasi dan monitoring,” papar Nahar.

Lihat juga...