hut

Cukup Dana, Gunungkidul Belum Tetapkan Status Darurat Kekeringan

GUNUNGKIDUL — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berupaya mengatasi kekeringan menggunakan dana sendiri, belum berencana menetapkan status darurat kekeringan, kondisi yang memungkinkan pemerintah kabupaten mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat untuk mengatasi bencana.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan bahwa BPBD masih memiliki cukup dana untuk menyediakan bantuan air bersih 400 tangki hingga akhir bulan.

“Memang dengan penetapan darurat kami bisa meminta bantuan ke pemerintah pusat atau dana belanja tak terduga dari pemkab, tapi dikarenakan armada yang dimiliki terbatas, maka kami bertahan dengan anggaran yang melekat di BPBD. Nanti setelah dananya akan habis status darurat baru akan ditetapkan,” katanya di Gunung Kidul, Senin (16/9/2019).

“Kami bertahan dulu dengan anggaran yang dimiliki. Selama ini pihak swasta juga banyak membantu,” ia menambahkan.

Pada puncak musim kemarau tahun ini, kekeringan berdampak pada 135.696 warga 421 dusun di 78 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Gunung Kidul.

“Hingga sekarang pemberian bantuan air juga terus dilakukan, baik yang melalui pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga,” kata Edy.

BPBD, ia menjelaskan, berkoordinasi dengan aparat kecamatan, PDAM, dan pengurus Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dalam mengatasi dampak kekeringan.

Selain itu, BPBD memantau informasi mengenai perkembangan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

“Informasi dari BMKG ini akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan musibah kekeringan,” katanya.

Di Dusun Gatak I, Kecamatan Tanjungsari, salah satu daerah yang menghadapi kekeringan, selama musim kemarau aliran air dari PDAM sering macet sehingga warga harus membeli air dengan harga Rp130.000 per tangki.

“Di sinii ada empat sambungan rumah dari PDAM yang dimanfaatkan untuk 101 kepala keluarga. Sayangnya aliran tidak lancar sehingga warga harus membeli agar kebutuhan air terpenuhi,” kata Kepala Dusun Gatak I Edi Rusmanto. (Ant)

Lihat juga...