hut

DA Papua Desak Gubernur/Bupati, Jamin Mahasiswa Kembali Kuliah

JAYAPURA — Dewan Adat Papua mendesak gubernur dan para bupati di daerah itu untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan agar mahasiswa bisa kembali kuliah ke kota studi masing-masing.

“Mereka (mahasiswa,red) harus diberikan jaminan keamanan, itu berarti dalam pernyataan kita sebelumnya agar kita minta kepada para gubernur dan bupati di Papua untuk berikan kenyamanan mereka berkuliah,” kata Sekretaris Dewan Adat Papua Leonard Imbiri di Kota Jayapura, Selasa (17/9/2019).

Selain itu, permintaan yang sama juga disampaikan kepada para gubernur dan bupati di kota studi mahasiswa Papua agar memperhatian keamanan dan kenyamanan.

“Pernyataan kami juga pada beberapa hari lalu, meminta kepada Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Malang ataupun kota studi lainnya, seperti Gubernur Jawa Barat dan para bupatinya, Gubernur Jawa Tengah dan para bupatinya agar menjamin mahasiswa Papua dalam berkuliah,” katanya didampingi Ketua Dewan Adat Wilayah La Pago Lemok Mabel.

Leonard juga mendorong agar pemerintah pusat membuka komunikasi dengan para orang tua, agar mahasiswa asal Papua bisa kembali berkuliah tanpa merasa terancam atau terintimidasi oleh oknum warga atau kelompok.

“Kami juga minta agar Presiden Jokowi membuka komunikasi dengan para orang tua mahasiswa, begitu juga pemerintah daerah Papua membangun komunikasi secara efektif dengan semua pemangku kepentingan sehingga mereka bisa melanjutkan studi,” katanya

Ia menilai bahwa perlakuan rasisme masih terjadi sebagaimana informasi dan berita yang diterima oleh DAP, sehingga hal itu dinilai bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan jaminan keamanan.

“Kita tahu bahwa mahasiswa kami masih dapat intimidasi, setelah pernyataan rasisme, kini ada ular yang dilempar ke arah asrama,” katanya menyesalkan hal itu.

Leonard berharap ada perlakuan sedikit berbeda soal lanjutan kuliah, terutama kepada pihak kampus jika para mahasiswa asal Papua akan kembali ke kota studi masing-masing.

“Studi mereka tidak boleh dikorbankan. Pemerintah daerah harus lebih proaktif, karena ini masalah kepercayaan, kan mereka yang alami suasana itu. Intinya pemerintah harus secepatnya cari solusi,” katanya. (Ant)

 

Lihat juga...