hut

Desa Bebas Pornografi, Program KemenPPPA Melindungi Masyarakat

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencanangkan Desa Bebas Pornografi. Program tersebut dipercaya mampu mengurangi paparan pornografi pada anak, dan juga akan mengurangi kecenderungan tindak kekerasan seksual di masyarakat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menjelaskan, program Desa Bebas Pornografi, akan tersinergi dengan semua pihak. Kegiatannya, untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi paparan pornografi dan tindak kekerasan seksual.

“Kita akan menjadikan desa-desa ini berkomitmen untuk menjaga anak-anak. Kami dari kementerian akan selalu mendampingi setiap desa untuk terus melakukan langkah konkret dan berkelanjutan dalam memerangi pornografi dan tindak kekerasan seksual,” kata Yohana, usai Koordinasi Pelaksanaan Model Desa atau Kelurahan Bebas Pornografi Anak, Selasa (3/9/2019).

Adapun daerah yang masuk dalam program Desa Bebas Pornografi adalah Agam, Bangka Tengah, Makassar, Kotawaringin Barat dan Kupang.

Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Dr. Ahmad Sofian, M.Si, menjelaskan, dari survei yang dilakukan, sistem teknologi telah gagal melindungi anak dari pornografi. “Akses masyarakat pada internet sudah didapatkan hingga pedesaan. Hal ini menyebabkan, peluang paparan pornografi mampu mencapai anak-anak di desa. Padahal, ada kecenderungan orang tua mereka, tidak memiliki pengetahuan untuk mengantisipasi hal tersebut,” kata Sofian, dalam kesempatan yang sama.

Dukungan diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Dana desa yang disalurkan memiliki empat prioritas unggulan. Salah satunya adalah pembangunan sarana olahraga, yang bertujuan agar anak-anak dan remaja memiliki kegiatan positif untuk menyalurkan energi dan mengisi waktu luang,” kata Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si.

Selain itu, ada juga program pendamping desa, yang saat ini sudah memiliki anggota sebanyak 42 ribu orang. Mereka bertugas menyosialisasikan program dan kebijakan pemerintah di pedesaan.  “Para pendamping desa ini akan mampu menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikan kebijakan pencegahan kekerasan seksual,” ucap Harlina.

Terkait penggunaan dana desa untuk program pencegahan kekerasan seksual, Harlina menyebut, semua itu bergantung pada musyawarah desa.  “Penggunaan dana desa itu tergantung pada musyawarah desa. Kalau memang disetujui dalam musyawarah, ya boleh saja,” pungkasnya.

Lihat juga...