Dinas PMD Sleman Sosialisasikan e-Voting Pilkades

Ilustrasi - Pemilih mengamati foto calon kepala desa pada layar komputer saat melakukan pemilihan kepala desa (Pilkades) sistem "e-voting" atau pemungutan suara berbasis elektronik di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2019). -Foto: Antara

SLEMAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai, menyosialisasikan sistem pemilihan kepala desa dengan elektronik atau e-voting.

Penerapan e-voting akan dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 2020 mendatang. “Sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun belum menyeluruh dan terbatas pada teori,” kata Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas PMD Kabupaten Sleman, Agung Endarto, Minggu (29/9/2019).

Pihaknya akan melakukan sosialisasi dan mengenalkan sistem Pilkades e-voting secara menyeluruh mulai Oktober 2019 ini. “Oktober hingga Desember akan kami sosialisasikan ke desa hingga padukuhan untuk mengenalkan sistem ini ke masyarakat,” tandasnya.

Sebanyak 49 desa di Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan pilkades serentak pada Maret 2020. Mekanisme pemilihan juga telah disetujui dengan e-voting. Belum lama ini, pihaknya juga telah melakukan workshop untuk calon Tenaga Teknis Utama (TTU). “TTU jumlahnya 60 orang yang nantinya akan ditempatkan di desa,” tandasnya.

Agung mengatakan, pihaknya juga akan merekrut Tenaga Teknis Lapangan (TTL) sebanyak 1.200-an orang, untuk tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). “TTL ini tugasnya hanya membuka aplikasi, selanjutnya diserahkan pada KPPS,” jelasnya.

Karena petugas TTL merupakan orang yang memegang system, diharapkan adalah orang yang netral. Selain itu, petugas teknis juga merupakan orang yang paham di bidang IT. “Untuk itu kami telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi,” katanya.

Dwi Iswahyudi, warga Girikerto, Turi, Sleman mengatakan, hingga saat ini belum ada sosialisasi ke masyarakat terkait penggunaan e-voting dalam pilkades. “Ini kan hal yang baru, dikhawatirkan ada masyarakat yang bingung saat memilih. Kalau generasi muda mungkin bisa cepat paham, tapi yang generasi bapak saya bagaimana?” tandasnya.

Sejauh ini, belum ada sosialisasi dari pemerintah, apalagi simulasi penggunaan e-voting. Sehingga, dari awal tata cara mendaftar hingga melakukan pemilihan masih samar-samar. “Kalau tidak dijelaskan khawatirnya nanti justru menghambat proses pemilihan,” ujarnya.

Warga lainnya, Siti, yang juga warga Girikerto, Turi mengatakan, e-voting akan menjadi pengalaman pertama baginya bersentuhan dengan teknologi komputer. “Berharap ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah desa kepada warga, tidak sebatas teori namun warga diberi kesempatan praktik secara langsung layaknya pemilu sungguhan,” harapnya. (Ant)

Lihat juga...