hut

DKP Sumbar Tangkap Nelayan Pukat Harimau

Editor: Koko Triarko

PADANG – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat, mengamankan dua orang nelayan dengan satu unit kapal lempara dasar di Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Nelayan lempara dasar atau yang dikenal dengan pukat harimau ini, merupakan aktivitas nelayan yang dilarang oleh Undang-Undang Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat, Yosmeri, mengatakan, dua orang nelayan itu diamankan setelah petugas pengawasan laut mendapatkan adanya aktivitas nelayan lempara dasar di kawasan perairan wilayah setempat.

“Penangkapannya kemarin Senin pagi, yang dilakukan oleh petugas pengawas laut. Sebenarnya ada sekitar 10 unit kapal yang beroperasi ketika itu, hanya saja mereka lebih cepat menuju ke tepi pantai. Sementara ada satu kapal yang berhasil kita amankan, dengan dua orang nelayan. Mereka telah kita serahkan ke Polda Sumatra Barat untuk melakukan penyelidikan,” katanya, Selasa (10/9/2019).

Ia menyatakan, di Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, sudah diketahui adanya nelayan lempara dasar yang beraktivitas.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat, Yosmeri, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/9/2019)/ Foto: M. Noli Hendra

Untuk mengajak nelayan tersebut supaya tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam UU Perikanan, maka telah diberikan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan. Namun, bantuan yang diberikan pada 2019 ini, ditolak oleh 105 unit nelayan lempara dasar yang ada di daerah tersebut.

Melihat tidak adanya itikad yang baik dari nelayan tersebut, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengirimkan surat ke Gubernur Sumatra Barat, agar ada tindakan penangkapan nelayan tersebut, karena tidak mau diarahkan menggunakan alat tangkap yang sesuai ketentuan.

“Jadi, sebelum kita melakukan penangkapan ini, Bupati Pesisir Selatan telah mengirimkan surat ke gubernur, biar ada penindakan. Jadi, barulah kita bergerak, dan akhirnya menemukan nelayan lempara dasar yang sedang beroperasi dan kita amankan,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya penangkapan kapal nelayan yang melanggara aturan, dapat dijadikan perhatian bersama oleh nelayan lempara dasar lainnya, khususnya di nelayan di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, agar tidak lagi beraktivitas, karena ada pengawas yang berpatroli di kawasan perairan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL-PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat, Albert Krisdiarto, mengatakan, nelayan lempara dasar tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Apalagi dalam melakukan penangkapan nelayan itu, telah dilakukan sesuai dengan SOP, seperti memperingati dengan pengeras suara. Tapi, nelayan memberikan perlawanan yang berakibat kepada rusaknya kapal pengawas miliki DKP. Akibat perbuatan nelayan tersebut, pelakunya telah ditahan di Polda Sumatra Barat.

“Persoalan penyelidikan akan dialkukan oleh pihak kepolisian, namun dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kita ada dua orang yang akan ikut melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian,” jelasnya.

Albert menyebutkan, kini kapal lempara dasar bersama kondisi kapal pengawas yang rusak telah sampai di Pelabuhan Bungus. Untuk kondisi kapal pengawas yang rusak, ada beberapa bagian dinding kapal yang pecah hingga membuat kondisi bagian dalam kapal agak penyot.

“Sebenarnya ada tiga orang di atas kapal itu, cuma yang satunya nekat loncat ke laut dan berenang. Dan, dua lagi yang sama-sama berinisial (S) berhasil diamakan. Untuk ukuran kapal yang kita tangkap memiliki panjang sekitar 10 meter, lebar 2,5 meter, besar alat tangkap lainnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, lampara dasar tidak sesuai aturan, karena alat tangkap jenis ini tidak ramah lingkungan, sebab model alat tangkap lampara dasar berbentuk persegi empat dan pada bagian tengah agak lebar, terdiri dari sayap dan kantong menggelembung.

Dengan bentuknya yang demikian, pengunaannya dinilai berpotensi merusak terumbu karang, rumput laut hingga berdampak buruk terhadap perkembangbiakan ikan.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!