hut

Gubernur: Pemindahan IKN ke Kaltim Tidak Akan Mengganggu Hutan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Gubernur Kaltim, Isran Noor saat menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (11/9/2019). Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan merusak hutan dan hutan lindung. Pemprov tetap memperhatikan penerapan kaidah-kaidah lingkungan, sehingga kegiatan tidak akan merusak hutan yang ada.

“Soal lingkungan ini bukan urusan kita saja, melainkan sudah menjadi urusan dunia. Ibukota dipersiapkan lahan yang luas, minimal 180 ribu hektare. Bahkan dipersiapkan 250 ribu hektare,” ungkap Gubernur Kaltim, Isran Noor, Rabu (11/9/2019).

Iapun menjelaskan alasan Kaltim menjadi IKN terdapat lima alasan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo. Yakni, resiko bencana paling minimal (bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor).

Selain itu, lokasi sangat strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Juga, berada di antara dua kota yang sudah berkembang lebih dulu, yakni Samarinda dan Balikpapan. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan lahan yang ditawarkan adalah milik negara, luasnya 180 ribu hektare.

“Bahkan Pemerintah akan melakukan penanaman pohon-pohon di lokasi tersebut. Justru hutan yang sudah gundul akan dihijaukan kembali,” jelasnya.

Isran juga menegaskan bahwa pemindahan tidak akan merusak Taman Hutan Raya Bukit Soeharto maupun hutan lindung.

“Pemindahan ini tidak akan merusak Taman Hutan Raya Bukit Soeharto maupun Hutan Lindung Sungai Wain dan Sungai Manggar,” tegasnya.

Pihaknya juga menawarkan agar ruang terbuka hijau (RTH) di lokasi tersebut persentasenya mencapai 60 hingga 70 persen dari luas area yang direncanakan.

Adapun lokasi yang diusulkan adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!