hut

Hadapi Era Ekonomi Digital, Restorasi Transmigrasi Dicanangkan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

YOGYAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menegaskan, program transmigrasi di era sekarang telah semakin bertransformasi dan diadaptasi dengan semakin baik.

Transmigrasi bukan lagi merupakan usaha memindahkan penduduk miskin dari satu wilayah ke wilayah lain. Namun, lebih pada upaya mendorong peningkatan kesejahteraan transmigran melalui pendampingan berkelanjutan serta kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan perbankan.

“Karena memang tantangan di zaman sekarang adalah menciptakan bisnis model baru yang bisa memberikan manfaat bagi para transmigran,” katanya dalam Kongres Nasional Transmigrasi Tahun 2019 yang bertajuk ‘Restorasi Transmigrasi untuk Mewujudkan SDM Mandiri dan Sejahtera’ di UGM, Selasa (17/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Kemendes PDTT sendiri mengatakan saat ini ada lebih 1.200 desa di Indonesia yang awalnya merupakan bekas wilayah kawasan transmigrasi.

Apabila sebelumnya program transmigrasi hanya untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan, namun saat ini kegiatan transmigran telah mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kehidupan ekonomi transmigran lebih layak.

“Di masa lalu belum ada pengelolaan pasca panen di daerah-daerah transmigran, namun sekarang kita berupaya membantu mereka dengan memberi nilai tambah agar kesejahteraan mereka berkembang,” terangnya.

Dalam Kongres Nasional Transmigrasi 2019 itu sendiri juga dilakukan Deklarasi Bulaksumur dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0 yang dimotori Kemendes PDTT bersama berbagai unsur akademisi, swasta hingga berbagai komunitas.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi UGM, Supriyadi, menegaskan bahwa restorasi transmigrasi dan green transpolitan 4.0 berbasis ekonomi digital serta peningkatan sumber daya manusia diperlukan untuk mengubah pola transmigrasi konvensional menuju transpolitan 4.0.

Ada pun pola pengembangan restorasi transmigrasi ini melalui kemitraan pentahelix meliputi pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media.

Guru Besar Fakultas Geografi UGM sekaligus salah satu penggagas konsep restorasi transmigrasi dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0, Prof. Dr. Suratman, mengatakan, inovasi pembangunan transmigrasi ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang penyediaan dan kemandirian pangan, pengentasan kemiskinan dan mempercepat pembangunan daerah.

“Sasaran tersebut dapat dicapai melalui integrasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur nasional yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi,” katanya.

Konsep inovasi pengembangan kawasan transmigrasi ini menurut Suratman diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di pulau Jawa.

“Kita ingin pembangunan transmigrasi mampu menjadi katup pengaman dari masalah pengangguran di pulau Jawa dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi,” jelasnya.

Suratman menuturkan, saat ini 56,46 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,75 % dari luas wilayah Indonesia.

Bahkan kepadatan penduduk Jawa yang mencapai 1.156 jiwa per kilometer persegi sudah melampaui angka kepadatan penduduk nasional yang hanya 138 jiwa per kilometer persegi.

Lihat juga...