hut

IHPS dan LHP Semestar 1-2019, BPK Temukan Belasan Ribu Pemasalahan

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14.965 permasalahan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester pertama 2019. Dari permasalahan tersebut, total nilai anggaranya sebesar Rp10,35 triliun. IHPS dan LHP tersebut disampaikan kepada pihak DPR RI dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan, IHPS Semester I 2019 memuat ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan. Yang terdiri atas, 651 LHP keuangan, empat LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

Permasalahan yang ditemukan meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,68 triliun. Kemudian 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp676,81 miliar.

Pada Semester I 2019, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas satu laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), 85 LK kementerian lembaga (LKKL), satu LK bendahara umum negara (LKBUN), 18 LK pinjaman dan hibah luar negeri. Kemudian 542 LK pemerintah daerah (LKPD) 2018, serta empat LK badan lainnya. Sementara, laporan keuangan BPK 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2018 menyatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Opini WTP juga diperoleh 81 LKKL, termasuk LK BPK dan satu LKBUN. Empat LKKL lainnya memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan satu LKKL mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (TMP).

Jumlah LKKL yang mendapat opini WTP mengalami peningkatan dari 65 persen (56 LKKL) pada 2015, menjadi 94 persen (82 LKKL) pada 2018. “Artinya, pemerintah mendekati target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan, tata kelola reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2015—2019 sebesar 95 persen pada 2019,” tandasnya.

Terkait dengan opini pada LK pinjaman dan hibah luar negeri, 17 LK mendapat opini WTP dan satu LK mendapat opini WDP. Sedangkan 542 LKPD di 2018 BPK memberikan 443 opini WTP (82 persen), 86 opini WDP (16 persen), dan 13 opini TMP (2 persen). Pada hasil pemeriksaan atas empat laporan keuangan badan lainnya di 2018, yaitu LK tahunan BI, LK OJK, LK LPS, dan LK, badan pengelola keuangan haji, seluruhnya mendapat opini WTP.

Adapun hasil pemeriksaan kinerja pada semester ini yang dilakukan BPK, antara lain, mengungkapkan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan telah cukup efektif. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian pada tahun 2016 sampai dengan Semester I 2018 kurang efektif. (Ant)

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com