hut

Jawab Protes LBH, Bupati Pessel: Pembangunan RSUD Banyak Masalah

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

PESISIR SELATAN — Bupati Pesisir Selatan Sumatera Barat, Hendrajoni menilai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumatera Barat tidak mengerti persoalan di lapangan. Hal tersebut disampaikan terkait penghentian sepihak pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) M. Zein Painan yang dinilai melanggar hukum.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (20/9/2019). Foto: M. Noli Hendra

“Atas dasar apa LBH menggugat saya, apakah ada masyarakat yang dirugikan dengan kebijakan. Sampai sekarang belum ada yang lapor. Jadi LBH jangan asal melakukan gugatan,” sebutnya, Jumat (20/09/2019).

Menurutnya, LBH Sumatera Barat perlu mempelajari dulu terkait persoalan yang terjadi dalam penghentian pembangunan rumah sakit tersebut, bukannya langsung melakukan gugatan.

Menurutnya, LBH Sumatera Barat tidak perlu ikut campur terhadap persoalan pembangunan rumah sakit tersebut. Ia mengklaim bahwa situasi sejauh terlihat baik-baik saja, dan DPRD Pesisir Selatan pun tidak pernah komplen dengan kebijakannya itu.

Dikatakannya, pembangunan RSUD tersebut banyak masalah. Mulai, dari ekspektasi bangunan, hingga penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan. Atas dasar kondisi itu, ia merasa tidak mungkin dilanjutkan sebelum ada hasil hukum jelas.

“Kalau saya putuskan untuk dilanjutkan pekerjaannya, bisa-bisa masuk penjara seperti kasus pembangunan di Herlambang pula,” katanya lagi.

Soal dihentikan pembangunan itu, dirinya tetap komitmen tidak melanjutkan pembangunan sebelum ada hasil audit BPKP Sumatera Barat. Ia menyatakan perlu menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumatera Barat menilai, keputusan yang diambil oleh Bupati Hendrajoni tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) yang sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata.

“Kita bakal menggugat Bupati Hendrajoni, dalam waktu dekat akan kita lakukan,” ujar Zentoni, Ketua LBH Sumatera Barat, dalam siaran persnya, kemarin.

Dalam data itu menyebutkan, pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak 2015, yang ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat oleh Nasrul Abit, yang kini menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Bahkan untuk rencana pembangunan RSUD tersebut, telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) dengan jumlah mencapai Rp99 miliar.

Dana sebesar Rp99 miliar tersebut, untuk Rp96 miliarnya dipergunakan untuk pembangunan fisik gedung. Sementara sisanya Rp3 miliar lagi diperuntukan membeli perlengkapan peralatan kesehatan.

Artinya, hingga saat ini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp9,2 miliar per tahun.

“Padahal masyarakat di Pesisir Selatan sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai. Karena di rumah sakit yang sekarang, dinilai butuh perluasan tempat,” ujarnya.

LBH Sumatera Barat berharap nantinya agar Pengadilan Negeri Painan mengabulkan gugatan tersebut.

Lihat juga...