Ketum MUI: Negara Wajib Penuhi Pangan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung secara penuh tekad pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045. 

Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin, mengatakan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari azas manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.  Negara berkewajiban untuk mewujudkan kesediaan keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah.

“Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, maka sungguh ironis bila negeri yang subur harus mengimpor pangan dari negara lain,” kata KH. Ma’ruf Amin, pada pencanangan Gerakan Nasional Kedaulan Pangan (GNKP) di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Dia menegaskan, MUI mendukung sepenuhnya agar Indonesia menjadi negara lumbung pangan dunia pada 2045 mendatang.

“Bahkan, MUI berharap Indonesia menjadi negara yang memiliki kedaulatan pangan dalam lima tahun ke depan. Lima tahun ini kita harus berjuang keras mewujudkannya,” ujar Wakil Presiden RI, ini.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber pangan yang beragam. Maka, kata Ma’ruf, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Presiden pertama RI, Soekarno, saat peletakan batu pertama pembangunan fakultas pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa.

Kenyataan ini kemudian mendapatkan legitimasi penelitian tahun 2000, yakni sebut Ma’ruf, bahwa negara dengan penduduk besar lebih 100 juta orang tidak mungkin bisa maju makmur dan berdaulat, jika kebutuhan pangannya bergantung pada impor dari negara lain.

“Penduduk Indonesia sudah 260 juta jiwa, oleh karena itu kemandirian dan kedaulatan pangan sangat mutlak,” tegas Ma’ruf.

Menurutnya, kedaulatan pangan yang hendak kita wujudkan tidak boleh lepas dari upaya peningkatan kesejahteraan petani. Karena kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani merupakan dua arus yang tidak dapat dipisahkan.

“Pangan berdaulat, petani makmur sejahtera. Keduanya saling berkaitan,” ujarnya.

Upaya mewujudkan kedaulan pangan melibatkan banyak pihak dengan menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan pertanian agar berkelanjutan.

Yakni, sebutnya, dengan harus menjaga ketersediaan lahan pertanian yang berkelanjutan, agar makmur dalam memproduksi pangan.

Dan, kebutuhan lahan pertanian yang hilang karena kebutuhan infrastruktur fisik harus digantikan dengan pembangunan lain.

Sumber daya pertanian produktif menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan kebutuhan pangan yang maksimal.

Selain itu, tambah dia, upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, serta adaptasi dengan kemajuan teknologi perlu dilakukan secara bersamaan.

“Kita lindungi petani melalui pendekatan pengetahuan  dan ketrampilan, budi daya, dan menggunakan teknologi terbaru. Sehingga bisa mencapai produksi pertanian yang unggul dan harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Terpenting, menurutnya, infrastruktur fisik harus diarahkan untuk membangun infrastruktur pertanian yang dapat mengundang pelimpahan produk pangan. Sarana dan prasarana pertanian juga harus disiapkan.

“Pangan harus impor, padahal punya lahan yang cukup. Kita harus manfaatkan lahan itu secara maksimal, agar menghasilkan komoditi pangan yang kuat,” tukasnya.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka pemerintah harus hadir bersinergi dengan pengusaha agar kesejahteraan petani tercapai.

Pemerintah juga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para petani.

“Kita dorong supaya pertanian dan perkebunan dikembangkan dengan nilai tambah. Jadi, tidak hanya nanam dan dan hasil, tapi juga ngolah. Sehingga menghasilkan suatu yag bisa dijual atau ekspor,” pungkasnya.

Lihat juga...