hut

Komite Sekolah dan BOS Berperan Meningkatkan Mutu Sekolah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PESISIR SELATAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, meminta agar komite sekolah menunjukkan perannya dalam meningkatkan mutu sekolahnya. Hal ini didasari dari fungsi dan tugas komite sekolah adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Zulkifli, mengatakan, tugas komite sekolah sudah sangat jelas yakni memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, terkait kebijakan dan program sekolah, RAPBS/RKAS, kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan sekolah dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.

Tidak hanya sampai di sana, fungsi lainnya yakni menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan sekolah dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat atas kinerja sekolah.

“Kemendikbud melakukan revitalisasi peran Komite Sekolah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah,” katanya, Kamis (19/9/2019).

Ia menyebutkan melalui Permendikbud tersebut, diharapkan komite sekolah dapat memaksimalkan perannya dalam peningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong, baik dalam penggalangan dana, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Dikatakannya, latar belakang terbitnya Permendikbud tersebut ialah untuk meningkatkan dan mendorong mutu layanan pendidikan, sehingga perlu revitalisasi fungsi dan peranan Komite Sekolah dengan prinsip gotong royong.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Zulkifli mengatakan, masyarakat juga bisa dilibatkan dalam pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dalam hal ini, komite sekolah dapat mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan dan sumbangan pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak terkait.

Kemudian yang dimaksud dengan Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

“Tugas komite sekolah bukan hanya melakukan penggalangan dana di dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dijelaskan aturan mengenai kriteria pemilihan anggota komite sekolah, serta tugas dan fungsi komite sekolah,” ujarnya.

Zulkifli menegaskan, tugas komite sekolah bukan hanya menggalang dana, komite sekolah membantu sekolah merancang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Tapi, komite sekolah juga melakukan pengawasan pelayanan pendidikan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

Selain itu komite sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terus melakukan pembinaan terhadap penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap para kepala sekolah.

Upaya itu dilakukan agar penggunaanya tepat sasaran, serta juga benar dalam melakukan pelaporan administrasi penggunaan anggaran.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Suhendri, mengatakan bahwa selain pengawasan, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap penggunaan dana BOS.

“Upaya itu kami lakukan agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sebab bila dana BOS disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang bersangkutan akan berurusan dengan hukum,” ingatnya.

Dikatakan lagi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan juga berperan mengawasi penggunaan dana BOS agar tidak terjadi penyimpangan.

“Pada dasarnya, aturan tentang penggunaan dana BOS itu sudah jelas, dan harus dijalankan sebagaimana mestinya. Penggunaan dana BOS juga menjadi salah satu indikator pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, dana BOS harus digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Lihat juga...