Masih Banyak Calo Berkeliaran di Samsat Bekasi

Editor: Mahadeva

BEKASI – Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, masih menemukan praktik calo di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Masih ada praktek percaloan, masih banyak di Samsat Kota Bekasi,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, usai melakukan sidak di Samsat Kota Bekasi, Rabu (4/9/2019).

Selain praktek percaloan, Teguh juga mengaku menemukan belum adanya tiga kuitansi sebagai arsip pembayaran di loket mutasi. Hal lain yang juga ditemukan adalah, pengunjung yang belum mengenakan tanda pengenal, seperti kartu betuliskan pengunjung. “Masih ada juga loket layanan mutasi yang terpisah, dan kaca yang gelap tidak transparan,” ungkap Teguh.

Teguh menyebut, sidak di Samsat Kota Bekasi merupakan tindaklanjut dari temuan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, yaitu adanya maladministrasi dalam pengurusan mutasi kendaraan di tiga Samsat wilayah Jawa Barat, seperti Kota Depok, Bekasi dan Bogor. “Kami melakukan sidak, untuk mengecek apakah sudah ada perbaikan yang dilakukan oleh Samsat di Kota Bekasi. Dari temuan hari ini, ternyata masih ada calo dan masih banyak keberadaanya di Samsat Kota Bekasi,” tandasnya.

Menurut Teguh, dari sidak yang dilaksanakan tersebut, disimpulkan, Samsat Kota Bekasi sudah melakukan beberapa perbaikan. Hal itu jika dibandingkan dengan temuan ombudsman di Februari 2019 lalu. Namun demikian, masih ada beberapa kelemahan karena masih ditemukan praktek calo dengan meminta biaya Rp400 ribu hingga Rp600 ribu. Kemudian, di loket mutasi tidak ada arsip pembayaran. Masih ada loket layanan di lantai dua yang tidak terpusat dengan pelayanan lainnya.

Dikatakannya, Ombudsman Jakarta Raya di Februari 2019 menemukan petugas Samsat Kota Bekasi meminta uang Rp625 ribu untuk biaya urus mutasi. Uang tersebut sebagai imbalan, sampai proses pengurusan selesai. Jika tidak bayar dengan nilai tersebut, pengurus mutasi diminta urus sendiri ke Polda Metro Jaya.

“Padahal harga resminya Rp250 ribu, Kalau nggak mau dengan nilai segitu, pengurus diminta urus sendiri ke Polda Metrojaya. Dan sebenarnya, soal mutasi bisa diselesaikan langsung ditingkat Samsat Kota Bekasi, tidak perlu ke Polda Metro Jaya untuk urusan dokumen tersebut,” papar Teguh.

Sementara itu, untuk urusan pajak tahunan di Samsat Kota Bekasi dinilainya sudah berjalan cukup bagus. Sedangkan mengenai temuan maladministasi pada sistem mutasi kendaraan, disebutnya sudah dilakukan FGD dengan Polda Metrojaya, Polda Jabar, tiga Samsat seperti Depok, Bogor dan Bekasi. Mereka tidak membantah adanya hasil investigasi Ombudsman terkait percaloan di Samsat. Sehingga semuanya berjanji untuk melakukan perbaikan. Untuk Samsat Kota Bekasi disebut Teguh, menyatakan sudah ada beberapa perbaikan seperti ruang tunggu di luar bagi yang tidak berkepentingan.

Menyediakan loket pajak progresif tersendiri diluar Samsat. Begitupun lokasi cek fisik, sudah ada perbaikan dan tidak ada lagi biaya Rp30 ribu untuk cek fisik. “Ada temuan seperti praktek percaloan masih terjadi. Tapi perbaikan sudah banyak juga,” ungkap Teguh.

Mengenai Biro Jasa, Teguh menyebut, keberadaanya  bias diakomodasi. Karena terkadang, ada pengurusan mutasi dari daerah yang jauh seperti Medan atau Papua yang membutuhkannya. “Tapi, saya usulkan untuk dibuat semacam dilegaslisasi, diregistrasi oleh Samsat Kota Bekasi. Agar jika ada complain, ada yang bertanggungjawab seperti dokumen dan lainnya apabila terjadi hilang,” pungkasnya.

Lihat juga...