hut

Milk Al-Yamin, Otomatis Dilindungi Negara?

OLEH ABDUL ROHMAN

Abdul Rohman. -Foto: Ist

HARI-hari ini, diskursus publik kita disesaki oleh tafsir kontroversi Milk Al-Yamin. Diskursus ini menutupi isu konflik Papua yang sebenarnya masih membara dan itu berlangsung sudah lebih dua minggu.

Milk Al-Yamin adalah konsep hubungan seksual tanpa nikah (asalkan: 1. tanpa paksaan, 2. bukan transaksional seperti prostitusi, 3. bukan dengan istri orang lain, 4. bukan dipertontonkan di muka publik karena jika disaksikan minimal 4 orang termasuk kategori zina, 5. bukan sesama jenis, 6. bukan dalam ikatan sedarah yang tidak boleh di nikah).

Konsepsi Milk Al Yamin merupakan reintepretasi terhadap ayat Al-Qur’an yang membolehkan hubungan seksual dengan budak.

Penulis disertasi yang heboh itu, Sjahrur, mendasarkan pada teks surat Al Mukminin ayat 5-6. Ayat itu menyatakan: “Perbuatan zina itu dilarang. Kecuali jika itu dilakukan dengan istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.”

Pada era sekarang, perbudakan sudah tidak ada. Maka bisa ditafsirkan “hukum boleh melakukan hubungan seksual tanpa nikah terhadap budak”, dalam konteks sekarang adalah hubungan seksual atas dasar saling suka dengan batasan-batasan seperti di atas. Kemudian dikenal dengan konsep Milk Al-Yamin itu.

Sekarang banyak beragam responsi masyarakat atas kemunculan konsep Milk Al-Yamin. Ada yang berpendapat bahwa itu hanya disertasi, lingkup akademik. Toh pemerintah kita memiliki UU Perkawinan yang mengatur di Indonesia.

Orang yang berpandangan seperti ini, lupa bahwa pemberlakuan ketentuan dalam Al-Qur’an berlangsung secara otomatis, sebagai bagian perintah agama. Mana yang diperintahkan, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, itulah yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat Muslim.

Beda dengan hukum konvensional, yang pemberlakuaanya melalui tahapan-tahapan formal. Banyak ragam pandangan akademik/pakar terkait hukum baru. Namun pemberlakuannya setelah diundangkan sebagai UU konvensional.

Dalam masyarakat beragama tidak formalis seperti itu. Mana yang diyakini sebagai pandangan keagamaan yang benar, itulah yang diikuti.

Terkait UU konvensional pun, mereka juga lupa bahwa ada klausul dalam UU Perkawinan tahun 1974, yang menyatakan bahwa “pernikahan syah menurut agamanya masing-masing”.

Artinya, jika konsep Milk Al-Yamin dibenarkan dalam Islam, maka dengan sendirinya, atas amanat UU, maka dilindungi berlakunya di Indonesia.

Terus bagaimana jalan aman yang maslahat (bermanfaat) dalam menyikapi kemunculan konsep Milk Al Yamin?

Harus dipahami dalam realitas kehidupaan kita ada beragam variabel yang berjalan beriringan. Pertama, ada disertasi akademis, lingkungan akademis dan tradisi akademis. Kedua, ada hukum konvensional yang berlaku di negara kita. Ketiga, ada lembaga-lembaga keulamaan yang tugasnya memverifikasi kebenaran hukum Islam yang bisa dianut oleh masyarakat.

Bukan soal tradisi akademik saja, dalam Islam mengenal ijtihad. Maka selama ini banyak varian tafsir terhadap banyak hal dalam Islam. Hal itu telah berjalan beriringan berabad-abad.

Sudah merupakan hal biasa, walaupun dalam persyaratan-persyaratan ketat. Termasuk siapa yang diterima bisa melakukan ijtihad.

Apakah cendekiawan biasa yang menulis disertasi, bisa dikategorikan mujtahid?  Itu wilayah pembahaasan yang akan panjang lagi. Masing-masing ijtihad punya penganut dan diikuti bagi yang meyakininya.

Maka dalam Islam pun kemudian muncul pula kesepakatan-kesepakatan ulama, kesepakatan Jumhur (mayoritas) ulama terhadap suatu hukum. Mana ijtihad yang benar, mana yang diyakini telah menyimpang atau sedikit menyimpang.

Kesepakatan-kesepakatan ulama Jumhur inilah yang kemudian menjadi pedoman dan dijalankan masyarakat Muslim. Hal-hal yang bertentangan dengan pendapat Jumhur biasanya tidak diikuti oleh ummat.

Lembaga-lembaga keagamaan juga sebagian memiliki verifikator atas perkara-perkara baru yang musykil atau multi intepretatif. Seperti Muhamadiyah memiliki Lembaga Tarjih. NU memiliki lembaga Bahsul Masya’il.

Ijinkan lembaga-lembaga itu mengeluarkan hasil telaahnya terhadp masalah yang dikontroversikan. Jika hasilnya bertentangan dengan kajian akademik, jangan pula mereka dianggap melakukan pembungkaman akademik. Satu hal lagi, “hukum merupakan pantulan komitmen spiritual masyarakatnya”.

Jika kelak mayoritas bangsa ini menolak tafsir “Milk Al-Yamin” karena dianggap sebagai kebablasan, dan kemudian disepakati bahwa harus diatur oleh hukum konvensional konsep itu harus ditolak, hal itu bukan berarti negara terlibat terlalu jauh terhadap tafsir keagamaan.

Merupakan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum yang dibuat dan disepakati segenap rakyatnya. ***

Abdul Rohman, CEO Cendana News

Lihat juga...