hut

MUI: GNKP Diharapkan Mampu Atasi Ketimpangan Impor Pangan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

JAKARTA — Menyikapi ketimpangan impor pangan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menginisiasi inkubasi bisnis berbasis syariah untuk menguatkan arus bawah, dengan mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP).

“Kita harus membangun arus bawah ekonomi, karena ketimpangan impor pangan di Indonesia masih terjadi dan sangat besar,” kata Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin saat pencanangan GNKP di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Ia mengharapkan, pengusaha besar menjadi konglomerasi membantu para petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Selama ini pembangunan banyak dilakukan pada arus atas sehingga terjadi konglomerasi. Seharusnya aliran ekonomi merembet untuk kalangan bawah, namun praktiknya hal tersebut urung terjadi.

“MUI menginisiasi inkubasi bisnis berbasis syariah untuk menguatkan arus bawah, dengan mencanangkan GNKP pada hari ini. Tujuannya untuk wujudkan kedaulatan pangan bagi umat,” ungkapnya.

Ma’ruf mengatakan, banyak sektor pertanian, yakni di mana Indonesia memiliki keunggulan pada sektor tersebut. Lahan dan kualitas tanah yang subur sehingga layak untuk ditanami berbagai jenis komoditas.

Menurutnya, terlihat sektor pertanian mulai jagung, hingga kopi yang harusnya tersedia banyak di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih membutuhkan banyak impor dari negara lain.

Bahkan tercatat dalam neraca perdagangan, yakni ekspor komoditas pangan pada semester pertama 2019 hanya senilai Rp170 miliar. Sedangkan nilai impor komoditas pangan pada semester pertama 2019 justru senilai Rp35,5 triliun.

“Ini sangat timpang, karena hampir 100 persen kebutuhan pangan dalam negeri dicukupi dengan impor. Ini sangat ironis,” tukasnya.

Diharapkan dengan hadirnya GNKP yang canangkan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI dapat menjawab permasalahan-permasalahan kedaulatan pangan yang masih sulit dicapai oleh bangsa Indonesia.

Lihat juga...