hut

Nomenklatur Berbeda, Ketua Bawaslu Daerah Gugat UU Pilkada

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Adanya perbedaan nomenklatur dan sifat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai melanggar hak konstitusional Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Sejumlah ketua Bawaslu provinsi mengajukan uji materiil Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 24 UU Pilkada terkait perbedaan nomenklatur tersebut.

Misalnya dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada menyebutkan “Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota”

“Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) UU Pilkada berbunyi , Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, dan Pasal 23 ayat (3) berbunyi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang,” kata Veri Junaidi yang mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat di Gedung MK, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sementara sebut Veri pada Pasal 24 UU Pilkada menyebutkan bahwa Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai. Dan ayat (2) menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi dimana Penetapan anggota Panwas Kabupaten/Kota dilakukan setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.

“Secara faktual, pasal-pasal tersebut dapat mengancam kedudukan para Pemohon sebagai penyelenggara pemilihan umum. Pemohon secara faktual berpotensi tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena desain kelembagaan yang dipersyaratkan UU tersebut adalah Bawaslu RI/Provinsi membentuk suara lembaga yang dinamakan panitia pengawas pemilihan (panwaslih) yang bersifat baru,” jelasnya.

Tambah Veri, hal itu berbeda secara kelembagaan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah berkedudukan permanen berdasarkan UU Pemilu.

Adanya desain kelembagaan penyelenggara pemilihan kepala daerah khususnya dalam fungsi pengawasan menjadi tugas dan wewenang tambahan Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi sebagai penyelenggara pemilu.

“Kemudian, UU Pilkada mensyaratkan pembentukan pengawas pada tingkat kabupaten dan kota untuk dibentuk suatu panitia pengawas pemilihan (Panwas) yang kedudukannya bersifat sementara,” ungkapnya.

Secara a contrario sebutnya, dibandingkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mendesain kelembagaan pengawas Pemilihan Umum pada level kabupaten/kota sudah dibentuk secara permanen, tentu norma-norma dalam UU mengalami kemunduran dan tidak sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang berlaku secara universal.

“Untuk itu, Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam pasal-pasal tersebut dimaknai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Selain itu Pemohon juga merasa dirugikan terkait jumlah anggota Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada yang hanya berjumlah tiga orang.

Pemohon mendalilkan pada Pemilu Serentak 2019 telah dilantik anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berjumlah lima orang. Pengurangan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.

“Hal ini karena potensial menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon yang telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” sebutnya.

Untuk itu, Pemohon meminta agar MK menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud UU Pemilu.

Lihat juga...