hut

NTB Dinilai Sukses Kendalikan Laju Inflasi dalam Satu Tahun Terakhir

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

MATARAM — Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Achris Sarwani menilai NTB sukses mengendalikan laju inflasi dalam satu tahun terakhir, karena mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Achris Sarwani. Foto: Turmuzi

“Kalau berkaca pada angka inflasi 2018 kemarin, termasuk kemampuan TPID menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok, terutama selama hari besar keagamaan, termasuk selama bulan puasa dan lebaran, NTB berhasil mengendalikan laju inflasi” kata Sarwani menanggapi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zul – Rohmi di Mataram, Jumat (20/9/2019).

Dikatakan, data Bank Indonesia, angka inflasi NTB 2018 pada akhir tahun sebesar 3,7 persen. Angka ini lebih rendah dibanding 2017 yang sebesar 3,16 persen. Inflasi NTB tersebut mendukung capaian sasaran inflasi nasional 3,5 +/- 1persen.

Keberhasilan NTB mengendalikan inflasi dalam satu tahun terakhir membuktikan, kekompakan, koordinasi dan sinergitas antar sektor termasuk dengan TPID kabupaten kota berlangsung dengan baik.

Ia menambahkan, dalam mengelola inflasi yang paling utama sebenarnya menjaga pasokan, produksi, bisa memproduksi sendiri lebih bagus. Tidak bisa memproduksi, maka mendatangkan. Juga, berkaitan dengan kelancaran distribusi.

‘’Kemudian harga bisa dijangkau oleh masyarakat, dan terakhir komunikasi, kemampuan Gubernur dan Wagub mengkomunikasikan ke seluruh masyarakat sebuah keniscayaan yang kita rasakan,’’ kata Achris.

Sebelumnya, TPID NTB meraih penghargaan sebagai tim provinsi terbaik bersama tim Kota Mataram sebagai tim kota terbaik dan tim Lombok Barat sebagai tim kabupaten berprestasi dalam mengendalikan inflasi daerah.

Berbagai faktor dilihat dalam penilaian TPID seperti pencapaian inflasi IHK, inflasi pangan, kerja sama perdagangan antar daerah, penguatan kelembagaan, dukungan kepala daerah dan inovasi daerah dalam pengendalian harga.

Lihat juga...