hut

Pemprov DKI Beri Penghapusan Sanksi Piutang Pajak

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meluncurkan program keringanan dan penghapusan sanksi piutang sembilan jenis pajak daerah di wilayahnya. Kebijakan baru ini dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, sekaligus mengentaskan tertib administrasi perpajakan.

“Program keringanan pajak daerah ini kita bagi dua. Pertama, tentang keringanan pengurangan pokok pajak daerah untuk beberapa jenis pajak, terutama bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2),” ucap Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Menurut Faisal, masyarakat wajib pajak yang selama ini cenderung menunda dalam pelaksanaan pajak, diharapkan mampu mendongkrak perolehan pajak daerah sebesar Rp600 miliar pada 2019.

“Sehingga, kami berharap masyarakat segera memanfaatkan program keringanan pajak daerah yang didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini. Kami harapkan optimalisasi dari penerimaan pajak daerah ini, bisa menyumbang kurang lebih Rp600 miliar sebagai tambahan dari penerimaan pajak daerah di 2019 ini,” paparnya.

Faisal menjelaskan, wajib pajak cenderung menunda dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga menyebabkan beban piutang pajak, baik pokok pajak maupun sanksinya.

Dengan adanya program itu, diharapkan dapat meringankan beban pajak di berbagai lapisan masyarakat, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang selama ini tertunda.

Dia menjelaskan, pembebasan sanksi administasi sembilan jenis pajak yang ada di provinsi DKI Jakarta, meliputi pajak Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, PBB-P2, PKB, dan BBN-KB yang berakhir di 2018.

Faisal menjelaskan, kebijakan baru ini dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah sekaligus mengentaskan tertib administrasi perpajakan.

Dia mengimbau masyarakat wajib pajak yang selama ini cenderung menunda dalam pelaksanaan pajak diharapkan, dapat mengikuti program yang akan dilaksanakan selama 106 hari, sejak 16 September 2019 hingga 30 Desember 2019.

“Dengan adanya kebijakan keringanan pajak daerah diharapkan akan meringankan beban masyarakat, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang tertunda,” ucap Faisal.

Syafruddin menegaskan, pada 2020, BPRD DKI Jakarta akan melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) secara massif yang telah bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, KPK RI, Kejaksaan Tinggi, dan instansi-instansi lain yang mendukung pelaksanaan penagihan pajak daerah. Apalagi, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki seluruh data tunggakan pajak daerah, sehingga wajib pajak tidak bisa menghindar lagi, dalam pelaksanaan kewajibannya kepada negara.

“Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan tahun keringanan pajak daerah ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan tertib administrasi perpajakan bisa berjalan dengan lancar. Wajib pajak tidak menjadi penunggak pajak lagi, dan tahun depan kita tidak perlu lakukan law enforcement terhadap penunggak pajak yang tidak membayar pajaknya di 2019 ini,” tuturnya.

Keringanan piutang pokok pajak daerah untuk BBN-KB akan dikenakan pemotongan sebesar 50 persen untuk BBN-KB kedua dan seterusnya. Selanjutnya, keringanan piutang pokok pajak daerah lainnya untuk PKB memiliki besaran berbeda, yaitu pemotongan sebesar 50 persen bagi penunggak pajak sebelum 2002, dan 25 persen bagi penunggak pajak antara 2013-2016. Terakhir, keringanan piutang pokok pajak daerah terhadap PBB P2 selama 2013-2016 akan dikenakan pemotongan sebesar 25 persen.

Wajib pajak yang menunggak pembayaran sejak 2017 tetap harus membayar penuh pokok pajaknya. Program keringanan piutang pokok pajak ini telah diintegrasikan di kantor unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Samsat di lima wilayah DKI Jakarta.

Diketahui, total penunggakan jenis pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta berjumlah hampir Rp2,4 triliun, terdiri dari kendaraan roda 2-3 sebesar Rp1,6 triliun dan kendaraan roda 4 sebesar Rp800 miliar.

Ada pun jumlah kendaraan yang pajaknya menunggak sebanyak 788 ribu kendaraan roda empat dan 1,412 juta kendaraan roda 2-3.

Secara umum, target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp44,180 triliun berdasarkan APBD 2019. Selama tahun berjalan hingga 16 September 2019, realisasi pajak daerah sudah mencapai hampir Rp30 triliun.

Angka realisasi pajak 2019 ini ternyata meningkat sebesar Rp3 triliun di periode yang sama, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau penerimaan pajak selama Januari – September 2019 meningkat sebesar Rp3 triliun dibandingkan Januari – September 2018.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com