hut

Pemprov NTB Diminta Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Pendidikan

Editor: Mahadeva

MATARAM – Pemprov NTB diminta meningkatkan kualitas infrastruktur dan akses pendidikan yang dimiliki. Hal itu untuk mengimbangi program beasiswa anak muda NTB untuk menempuh pendidikan ke luar negeri.

Infrastruktur yang diharapkan ditingkatkan utamanya yang berada di daerah pinggiran. “Meningkatkan mutu penting, tapi Pemprov juga jangan sampai tutup mata, bahwa masih ada sekolah terutama yang ada di daerah pinggiran, seperti di Kabupaten Dompu, Bima, kondisi gedungnya sangat memprihatinkan dan butuh perbaikan,” kata Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah, Jumat (13/9/2019).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Akhdiansyah/foto : Turmuzi

Kalau ingin meningkatkan SDM, harus memulai dari ketersediaan akses pendidikan yang memadai. Kemudian ditingkatkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, salah satunya, melalui pemberian beasiswa dengan mekanisme dan prosedur yang tepat.

Sementara, pria yang akrab disapa Guru To’i tersebut mengkritik, program beasiswa ke luar negeri dinilainya tidak transparan. Baik prosedur, maupun skema pembiayaan yang diberikan kepada anak muda NTB penerima beasiswa. “Adanya keluhan dan kritikan dari banyak kalangan terkait pengiriman anak muda NTB menempuh pendidikan ke luar negeri, termasuk ke Korea membuktikan, kalau prosesnya bermasalah,” tandasnya.

Akhdiansyah menilai, program beasiswa luar negeri lebih pada keinginan, supaya terlihat populis. Namun praktiknya, kegiatannya justru bermasalah, karena dilakukan tanpa perencanaan matang.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, menyampaikan, hasil investigasi Ombudsman ada kejanggalan di program, beasiswa pengiriman anak muda Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Korea. Terjadi pelanggaran maladministrasi oleh Pemprov NTB, karena tidak disertai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pelaksanaan program terkesan terburu-buru, sehingga dapat menyebabkan permasalahan baik secara administrasi pemerintahan maupun persoalan-persoalan teknis lainnya. Termasuk persoalan hokum, terkait perlindungan WNI di luar negeri.

Lihat juga...