hut

Penanganan Kekeringan di NTB Hanya Bersifat “Pemadam Kebakaran”

Editor: Mahadeva

MATARAM – Bencana kekeringan dan krisis air bersih yang melanda sebagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selalu menjadi kejadian terulang setiap tahun. Kondisi tersebut memunculan penilaian, pemerintah tidak serius menangani persoalan tersebut. Terutama, untuk penanganan dalam jangka panjang.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani / foto : Turmuzi

“Bencana kekeringan dan krisis air bersih selalu terulang, karena pemerintah tidak serius melakukan penanganan. Penanganan dilakukan selama ini masih seperti pemadam kebakaran,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani, Rabu (11/9/2019).

Strategi penanganan yang dilakukan selama ini, dinilai lebih pada persoalan teknis, dengan melakukan distribusi air bersih ke daerah terdampak kekeringan. Sementara hal itu tidak menyelesaikan masalah, karena sifatnya hanya jangka pendek. Strategi penanganan yang diterapkan pemerintah hanya terpaku pada persoalan teknis.

Anggaran yang disiapkan sebagian besar digunakan untuk urusan mengangkut air. Dan itu selalu berulang setiap tahun. “Seharusnya penanganan dilakukan lebih pada program jangka panjang, melakukan rehabilitasi pada daerah konservasi dan sumber mata air lain,” tandasnya.

Mengintegrasikan program penanganan dengan cara, bagaimana membangun partisipasi masyarakat. Karena bagaimanapun, masyarakat yang akan bisa membangun ketangguhannya sendiri menghadapi bencana. Dan hari ini terjadi, ketika dua pertiga wilayah di NTB mengalami kekeringan. Bahkan kejadiannya lebih cepat dari yang prediksikan, pemerintah tetap tidak melakukan pemeliharaan kawasan konservasi.

Sementara Walhi, melakukan penghijauan di lima mata air di Lombok Utara, yang hari ini mengalami kekeringan. Padahal dulu, mata air tersebut tidak pernah mengalami kekeringan. Kelima mata air tersebut antara lain, Lokok Krimia, Desa Sesait Kayangan, Lokok Pande dan Lokok Cempaka yang mengairi hampir lima desa. “Kami melihat situasi di situ tidak dirawat pemerintah artinya dirawat itu dengan melakukan konservasi, bibit yang disumbangkan selama ini tidak menyumbang bisa menyimpan dan menyerap air,” terang Murdani.

Kepala Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahsanul Khalik, mengatakan, kekeringan yang melanda wilayah NTB semakin meluas. Hal itu dampak dari kemarau yang berkepanjangan. Jumlah desa yang terdampak kekeringan sekarang sudah ada 302 desa. Keberadaanya, tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Jumlahnya lebih besar dibandingkan kondisi di 2018. Kabupaten terparah terdampak kekeringan adalah Lombok Tengah.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!