hut

Penanganan Pencemaran Sungai Cielungsi Diambil Alih Pemprov Jabar

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

BOGOR — Ketua Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho menyebutan, penanganan pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor sudah menjadi atensi Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui MoU dengan Kodam III Siliwangi dan Polda Jawa Barat.

“Itu hasil monitoring percepatan penangangan pencemaran Sungai Cileungsi di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, kemaren dengan mengundang langsung beberapa pihak termasuk Gubernur Jawa Barat,” ungkap Teguh Nugroho, Sabtu (21/9/2019).

Mekanismenya, salah satu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi adalah menjajaki MoU dengan Kodam III Siliwangi dan Polda Jawa Barat.

Kesepakatan lainnya adalah Ditjen PPKL KLHK dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi salah satunya adalah pencegahan pencemaran dari sumber pencemar dan Pemberdayaan Masyarakat.

Begitupun DLH Provinsi Jawa Barat yang ikut dalam monitoring percepatan juga bersedia mengambil alih penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dari DLH Kabupaten Bogor. Namun demikian, imbuhnya, pada DLH Provinsi tetap berkoordinasi dengan Bogor dan KLHK.

“Begitupun DLH Kabupaten Bogor menyepakati penanganan pencemaran Sungai Cileungsi untuk diambil alih oleh DLH Provinsi Jawa Barat,”tandas Teguh.

Lebih lanjut Teguh, mengatakan bahwa setiap progres penanganan serta perbaikan kualitas air, setiap pihak sepakat akan mempublikasikan progresnya kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kerja pengawasan dan pengendalian pencemaran.

Terhadap rencana tindak lanjut tersebut imbuhnya, Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya akan melakukan monitoring ketat terhadap setiap tindakan perbaikan dan langkah yang diambil dalam rangka percepatan penanganan.

“Kita juga sudah meminta DLH Kabupaten Bogor menyerahkan data perusahaan yang tidak patuh serta abai terhadap pencemaran kepada Kepolisian Negara RI untuk ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan dan atau penyidikan terhadap dugaan tindak pidana lingkungan hidup,” paparnya.

Rapat montoring bersama Ombudsman perwakilan Jakarta Raya dihadiri oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Dirjen PPKL KLHK, Kepala Dinas LH Jabar, Kepala Dinas LH Kabupaten Bogor, Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri, Penyidik Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat dan Direktur Teknik PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.

Adapun pihak yang tidak menghadiri pertemuan tersebut adalah Ditjen Penegakan Hukum KLHK dan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

Lihat juga...