hut

Penggunaan Anggaran KS-NIK Bekasi, Harus Diaudit

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Abdul Muin Hafied, meminta alokasi anggaran untuk program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) milik Pemerintah setempat bisa dilakukan audit investigasi.

Hal tersebut dimaksud untuk mengetahui persoalan yang terjadi terkait alokasi anggaran pada program KS-NIK. Pasalnya terjadi pembengkakan anggaran dari sekira Rp200 miliar yang disetujui tapi sekarang membengkak mencapai sekira Rp450 miliaran, asumsi tersebut tentu harus dipertanyakan kenapa?

“KS-NIK prinsipnya tetap dipertahankan tetapi harus dilihat persoalan secara utuh agar tidak terjadi kebocoran anggaran di Rumah Sakit (RS) yang ditunjuk dalam kerjasama pelayanan kesehatan melalui program tersebut,” tegas Muin, saat peresmian Rumah PAN Kota Bekasi, Minggu (15/9/2019).

Melalui audit tegasnya, maka transparansi anggaran akan terlihat. Jika perlu audit hingga mengecek pasien pengguna KS di rumah sakit yang sampai membayar hingga ratusan juta, dipertanyakan kebenaran pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit.

Karena imbuhnya, selama ini tidak ada pengawasan dari Pemkot Bekasi melalui Dinas Kesehatan di tempat Rumah Sakit yang sudah  kerjasama dalam pelayanan kesehatan berbasis KS-NIK itu sendiri.

Dalam kesempatan itu Politisi PAN tersebut mengakui bahwa fraksinya sampai saat ini belum menentukan koalisi dengan pemerintah atau menjadi oposisi untuk lima tahun ke depan. Namun pastinya saat ini Fraksi PAN konsentrasi menyoroti soal penurunan semua anggaran pada APBD 2019 akibat defisit.

“Jujur saja sebenarnya APBD suatu daerah itu barang sudah direncanakan dan sudah disetujui oleh DPRD dalam paripurna. Tapi dalam kenyataannya di Kota Bekasi kok bisa terjadi defisit,” ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini banyak masyarakat mengadu soal kesulitan yang dirasakan dalam pelayanan kartu sehat.

Soal lainnya belum turunnya insentif bagi RT/RW di Kota Bekasi sejak beberapa bulan terakhir, begitu pun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) gajinya sering terlambat.

TKK sendiri jelasnya, terjadi loncatan anggaran signifikan mencapai Rp900 miliar. PAN akan mempertanyakan dalam pembahasan APBD 2020 nanti, apakah anggaran tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan.

“Rumus tidak ada defisit dalam anggaran karena semua sudah direncanakan kecuali Kota Bekasi terjadi gempa maka harus ada penggeseran anggaran yang urgen. Tapi di kota Bekasi normal saja, pertanyaannya kenapa terjadi defisit atau istilahnya turbulensi dan lainnya itu,” ungkap dia.

Menurutnya, evaluasi dan kritik dimaksudkan karena ada keluhan seperti insentif RT/RW, TKK dan lainnya yang belum keluar. Sehingga memgundang pertanyaan apakah anggaran disubsidi ke tempat lain.

Lihat juga...