Petugas PPL di Pessel Diminta Responsif

Editor: Koko Triarko

PESISIR SELATAN – Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatra Barat, diminta bekerja keras, responsif, dan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Hal ini mengingat di daerah tersebut, banyak petani yang mengeluhkan kondisi pertanian.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Gortikulturas dan Perkebunan (Distanhortbun) Kabupaten Pesisir Selatan, Nusirwan, menyebutkan, PPL memiliki fungsi untuk memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian, dengan basis administrasi kecamatan. Selain itu, PPL juga perlu melakukan pendekatan dengan memahami kemampuan kelompok maupun perorangan, agar materi yang disampaikan kepada petani dapat dicerna dengan baik oleh petani.

“Cukup banyak sebenarnya tugas dari PPL ini, karena PPL ini dibekali kemampuan meliputi pengetahuan dan keterampilan. Nah, di daerah Pesisir Selatan ini, ternyata banyak petani yang menemukan masalah di lapangan, seperti bagaimana cara menghasilkan panen yang baik,” katanya, Senin (2/9/2019).

Menurutnya, PPL harus bergerak ke lapangan untuk membantu petani dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, ia berharap PPL untuk bekerja responsif, supaya target menjadikan Pesisir Selatan lumbung padi di Sumatra Barat bisa terwujud. Hal ini mengingat Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan sawah yang mencapai ratusan ribu hektare.

Dikatakanya, bahwa PPL merupakan ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan, yang dapat menjangkau petani lebih dekat, dengan durasi waktu yang lama. Apalagi, tujuan utama dari keberadaan PPL untuk pembangunan pertanian, yakni meningkatkan kualitas hidup petani, agar sejahtera lahir dan batin.

“Dalam hal ini, kedudukan PPL sebagai ujung tombak pembangunan pertanian merupakan pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi instansi pemerintah. Karena itu, mereka hendaknya selalu berupaya agar petani mau dan mampu berswadaya, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga,” tegasnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan di sektor pertanian tanaman pangan, sangat ditentukan oleh pembinaan sumber daya manusia yang berada pada pusat kegiatan usaha tani, minimal tingkat kecamatan. Karena adanya PPL ini juga diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebab, sistem penyuluhan diarahkan pada penataan ketenagaan penyuluh, penguatan kelembagaan, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluh, membangun sarana dan prasarana, serta penyediaan anggaran penyuluh sesuai kebutuhan,” terangnya.

Apalagi kini, pemerintah tengah gencar melakukan sosialiasai kepada masyarakat dan mendorong petani daerah setempat menerapkan sistem legowo di areal persawahannya, sehingga produksi gabah akan lebih tinggi dibandingkan dengan pola biasa.

“Sistem jajar legowo dibuat dengan sistem yang seolah-olah tanaman padi seperti tanaman pinggir, dengan begitu akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Hal semacam ini, PPL juga berperan, karena inilah salah satu tugas dan fungsinya,” jelasnya.

Menurutnya, jika petani mampu menerapkan sitem tanam legowo, maka hasil panen padi akan bagus. Hal ini karena dengan adanya tanam legowo itu, maka tanaman tepi akan mendapatkan sinar matahari yang maksimal. Berbeda dengan tanaman pada umumnya, yang lebih rapat, sehingga ada panen padi yang kurang maksimal.

“Pesisir Selatan merupakan lumbung padi Sumatra Barat, selain itu keberhasilan para petani merupakan salah satu upaya dalam mengamankan persedian stok beras masyakat se-Sumatra Barat,” katanya, lagi.

Ia menyebutkan, jika ada masalah di sektor pengairan agar segera melapor ke penyuluh pertanian, dan selanjutnya akan dilakukan pelaporan berjenjang ke kabupaten. Karena dari Distanhortbun sendiri, telah meletakkan PPL di lapangan, untuk memberikan solusi bagi petani yang menghadapi pesoalan seputar pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Pesisir Selatan, Alfis Basyir, mengatakan, pihaknya kini tengah berupaya memperbanyak Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), dan Lembanga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Upaya itu dilakukan, karena keberadaan LPM dan LDPM akan menjadi kekuatan bagi daerah dan masyarakat, dalam memberikan jaminan ketersediaan pangan agar terhindar dari lonjakan harga.

“Tahun  ini, Pesisir Selatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), kembali mendapatkan bantuan tiga paket program pembangunan lumbung pangan. Karena keberadaan lumbung pangan bisa menjadi kekuatan bagi daerah dan masyarakat dalam memberikan jaminan terhadap kersediaan pangan, serta bisa terhindar dari lonjakan harga, maka keberadaannya sangat perlu,” katanya.

Disampaikannya, bahwa tiga paket program bantuan lumbung pangan dengan anggaran Rp320 juta pada 2019, adalah berupa pembangunan lumbung pangan, lumbung padi, dan rice miling unit (RMU). Pembangunan tiga sarana tersebut akan dilakukan oleh kelompok tani (Keltan) penerima manfaat, secara swakelola.

Alfis Basyir menambahkan, bahwa bantuan program pembangunan lumbung pangan tersebut, akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Tujuanya agar sarana tersebut mampu menghasilkan beras dari gabah padi dengan kualitas dan mutu yang tinggi.

“Melalui sarana berupa lumbung pangan, lumbung padi, dan RMU itu, maka kelompok tani penerima manfaat tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam mengolah padi menjadi beras. Sebab, mereka telah bisa mengelolah ,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa persoalan klasik yang dialami petani selama ini di daerah itu adalah belum dilengkapinya sarana pendukung untuk mengolah gabah kering menjadi beras bermutu tinggi.

“Berdasarkan kondisi itu, petani masih cenderung menjual gabah kepada pedagang ketimbang menjual beras. Padahal, bila pola itu diubah, akan memberikan dampak keuntungan yang besar bagi petani setiap memasuki musim panen,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa untuk membantu tiga Keltan penerima manfaat program itu, pihaknya juga akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk bantuan permodalan.

“Langka itu dilakukan, agar mereka tidak lagi menjadi sasaran empuk para tengkulak, saat memasuki musim panen. Dengan modal tersebut, mereka juga bisa menampung hasil panen kelompok dan petani sekitar dengan harga yang wajar,” tutupnya.

Lihat juga...