hut

PINBAS MUI Canangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS-MUI), mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) untuk umat. Gerakan ini bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi umat dan ketergantungan impor pangan. 

“GNKP ini untuk mendorong segera terwujudnya cita-cita kedaulatan pangan bagi umat,” kata Direktur PINBAS MUI, Azrul Tanjung, dalam sambutan pencanangan GNKP di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Gerakan ini lahir dari keprihatinan atas neraca perdagangan ekspor-impor komoditas pangan pada semester pertama 2019. Tercatat ekspor dari Januari hingga Juni 2019, hanya 14,9 ribu ton atau senilai Rp171 miliar. Sedangkan nilai impor tanaman pangan dari Januari-Juni 2019 sebesar 8 juta ton, senilai Rp35,5 triliun.

“Jika dihitung secara matematis, nilai ekspor kita tidak ada 1 persen dari nilai impor kita. Kebutuhan pangan kita, hampir 100 persen masih dicukupi oleh komoditi pangan negara lain,” ujarnya

Padahal, dalam wacana Arus Baru Ekonomi Indonesia yang diusung MUI, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar mencapai equality atau kesamaan perlakuan. Melainkan keadilan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup yang adil (equity).

Tentunya, menurut dia, equity akan tercapai ketika ada kebijakan melalui redistribusi, hibah, subsidi, kemitraan, dan proses fasilitasi dalam gerakan nasional kedaulatan pangan ini.

Padahal, di tingkat parlemen, penyelesaian upaya kedaulatan pangan ini telah dijawab oleh kalangan legislatif dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, untuk mencegah konversi lahan pertanian ke nonpangan.

Juga dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 126, mengamanatkan untuk membentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Namun hingga 2019 ini, lembaga pemerintah yang khusus menangani kedaulatan pangan ini belum juga terwujud. Hingga kemudian, PINBAS MUI mencanangkan GNKP untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan bagi umat.

Setidaknya, terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan. Antara lain pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan.

Juga pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Dia menegaskan, bahwa satu aspek fundamental untuk mencapai equity adalah kebutuhan pokok bagi rakyat. Sangat sulit dibayangkan, bagaimana suatu negara dapat berdaulat penuh secara ekonomi, bila kebutuhan pokok rakyatnya, khususnya pangan, masih tergantung pada negara lain.

Ketergantungan tersebut dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, teknologi,  pola konsumsi dan gaya hidup. “Ini sungguh berbahaya bagi ketahanan nasional, bila negara berpenduduk banyak seperti Indonesia tidak berdaulat sama sekali dalam pangan,” tukasnya.

Melalui GNKP untuk umat ini, PINBAS MUI bermaksud untuk memperluas gerakan Arus Baru Ekonomi Indonesia, dengan pola-pola kemitraan para pemangku kepentingan.

Gerakan ini sebagai bagian dari keterlibatan barisan ulama mengatasi persoalan ekonomi umat, ketergantungan impor pangan dan andil dalam membangun kedaulatan pangan rakyat, serta usaha mendatangkan devisa untuk komoditi pangan unggulan.

Lihat juga...