hut

Polemik Pembangunan Lahan KPU Tanjungpinang tak Kunjung Tuntas

TANJUNGPINANG  – Permasalahan penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor KPU Tanjungpinang belum selesai, meski situasi sempat memanas akibat polemik di media massa.

Komisioner KPU Tanjungpinang, Yusuf Mahidin, di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan sampai sekarang lahan yang konon sudah disiapkan pemda, ternyata tidak pernah diketahui staf sekretariat maupun Komisioner KPU Tanjungpinang.

Yusuf menegaskan dirinya sudah menanyakan kepada staf sekretariat maupun komisioner terkait lahan di kawasan Senggarang, yang disiapkan Pemkot Tanjungpinang untuk pembangunan Kantor KPU.

“Ternyata memang belum pernah disampaikan kepada kami baik secara resmi maupun tidak resmi. Jadi saya juga merasa aneh, kenapa wali kota bisa mengatakan kepada publik bahwa sudah menyiapkan lahan tersebut di Senggarang,” tegasnya.

Sejak berdirinya KPU Tanjungpinang sampai sekarang, kantor yang digunakan merupakan ruko yang disewa dari pihak ketiga. Satu kesempatan untuk mendirikan kantor yang dianggarkan KPU RI, terbuang sia-sia lantaran Pemkot Tanjungpinang tidak menghibahkan lahan.

Kesempatan kedua sekarang, berakhir pada 10 September 2019. KPU RI mengalokasikan anggaran Rp8 miliar untuk mendirikan kantor, namun dengan syarat lahan bersertifikat harus dihibahkan pemda.

“Waktunya sudah semakin dekat. Di mana pun lahan yang dihibahkan, tentu kami mau,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, menegaskan kepada sejumlah wartawan agar Yusuf mengklarifikasi pernyataannya, karena Pemkot Tanjungpinang sudah menyiapkan lahan di Senggarang untuk pembangunan Kantor KPU Tanjungpinang.

“Kami sudah menginformasikan secara resmi bahwa sudah ada lahan untuk mendirikan kantor. Kami justru menunggu jawaban dari KPU Tanjungpinang, apakah mau atau tidak,” katanya.

Terkait permasalahan itu, pengamat politik Bismar Arianto mengatakan, persoalan antara KPU Tanjungpinang dan pemda sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Karena, Pemkot Tanjungpinang hanya memberikan lahan milik pemerintah untuk pendirian Kantor KPU Tanjungpinang.

“Saya pikir ada kewajiban pemda untuk menghibahkan lahan untuk pendirian kantor instansi seperti KPU. Itu juga sudah dilakukan untuk instansi lain. Jadi tidak sulit, hanya mau atau tidak mau saja,” katanya.

Bismar menduga permasalahan lahan hibah pembangunan kantor itu kemungkinan disebabkan permasalahan komunikasi yang tersumbat antara kedua lembaga. Semestinya, hal itu tidak rumit diselesaikan jika komunikasi kedua belah pihak lancar.

“Duduk bersama, bahas bersama, cari solusi. Selesai. Tidak sulit kalau ada kemauan,” katanya. (Ant)

Lihat juga...