hut

Rasionalisasi Anggaran Pilkada Kebumen Rp44 Miliar

Editor: Koko Triarko

KEBUMEN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kebumen sebesar Rp44 miliar. Besaran anggaran tersebut merupakan rasionalisasi akhir, dari pengajuan awal yang mencapai Rp59 miliar.

Ketua KPU Kebumen, Yulianto, mengatakan, perumusan anggaran pilkada sudah dilakukan sejak Desember 2018. Setelah melalui proses koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), akhirnya dilakukan rasionalisasi hingga menjadi Rp44 miliar.

“Pembahasan cukup lama dan alot, kita melakukan dua kali rasionalisasi anggaran, dari pengajuan awal Rp59 miliar, dirasionalsiasi menjadi Rp46,6 miliar dan rasionalisasi terakhir menjadi Rp 44 miliar. Semoga pemkab tidak meminta kita untuk menurunkan lagi anggaran pilkada,” kata Yulianto, Senin (16/9/2019).

Ketua KPU Kebumen, Yulianto. -Foto: Hermiana E. Effendi

Pengajuan anggaran pilkada ini, berasal dari APBD Kebumen 2020. Anggaran tersebut untuk kegiatan pilkada mulai Januari hingga Desember 2020.

“Pengajuan anggaran yang terakhir ini, sudah mengacu pada Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019, tentang tahapan pilkada serentak, sehingga kita harapkan sudah final, karena sudah sesuai aturan yang ada,” terangnya.

Saat ini, KPU Kebumen sedang menunggu persetujuan dari pemkab. Setelah persetujuan turun dan besaran anggaran pilkada disepakati, maka akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NPHD ini nantinya akan menjadi bukti serah terima anggaran antara KPU Kabupaten Kebumen dengan Pemkab Kebumen.

“Setelah rasionalisasi anggaran disepakati, selanjutnya tahapan perjanjian NPHD dan penandatanganan NPHD ini batas waktunya maksimal sampai tanggal 1 Oktober,” tegas Yulianto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Ujang Sugiono, menjelaskan, rasionalisasi anggaran pilkada tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain antara kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Untuk finalisasi, besok Selasa (17/9/2019), pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan KPU.

“Yang pasti, untuk anggaran pilkada 2020 ini, semua disesuaikan dengan standar satuan harga daerah serta kemampuan keuangan daerah, dan menjunjung prinsip efektif serta efisien, yang terpenting anggaran bisa dicairkan tepat waktu dan semua tahapan pilkada berjalan sesuai jadwal,” pungkasnya.

Lihat juga...