hut

Rektor UMP Khawatirkan Seleksi Capim KPK di DPR

Editor: Koko Triarko

PURWOKERTO – Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Dr. Anjar Nugroho, mengkhawtirkan proses seleksi Capim KPK di lembaga politik atau DPR. Menurutnya, saat ini proses seleksi sudah mengerucut menjadi 10 nama calon pimpinan (capim) KPK, dan masyarakat serta LSM harus tetap mengawal proses tersebut untuk memastikan semua berjalan secara objektif.

“Harapan publik terhadap KPK masih sangat tinggi, bahkan KPK masih menjadi lembaga pemberantasan korupsi utama di Indonesia. Karena itu, jangan sampai mengecewakan rakyat, termasuk kinerja tim seleksi (timsel) juga harus menjaga profesionalitasnya,” terangnya, usai pelantikan wakil rektor di UMP, Rabu (4/9/2019).

Terkait proses seleksi di DPR, lanjut Anjar, sebagai lembaga politik, DPR terdiri dari berbagai macam partai politik, dan tiap partai membawa kepentingan masing-masing. Sehingga sangat rentan dengan kepentingan dan seleksi akan disesuaikan dengan kepentingan mereka.

“Jangan sampai KPK pada akhirnya menjadi representasi berbagai kelompok kepentingan,” tegasnya.

Anjar melihat, selama beberapa kali periode KPK, masih belum bisa independen sepenuhnya, dan terbebas dari berbagai macam kepentingan. Selalu ada ‘titipan-titipan’ yang menyertai perjalanan KPK. Sehingga, periode ini benar-benar menjadi harapan besar bagi masyarakat. Sebab, tingkat korupsi di Indonesia sudah masuk tahap kronis, dan jika tidak ada pencegahan serta penindakan serius, maka dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia akan bangkrut.

Sementara itu, disinggung tentang pernyataan salah satu capim KPK yang ingin memberikan batasan tegas, di man KPK tidak boleh menanganani kasus korupsi di instutusi Polri, demi menjaga harmonisasi antarlembaga, Rektor UMP ini menentang keras.

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi dari LSM dan lembaga lainnya, salah satu lembaga terkorup di negeri ini adalah kepolisian. Sehingga, keberadaan KPK mutlak diperlukan dan KPK harus menyentuh lembaga kepolisian.

“Jangan batasi KPK, justru KPK harus banyak turun ke lembaga-lembaga negara yang korup, salah satunya adalah kepolisian. Masyarakat dan LSM harus jeli terhadap upaya-upaya penggembosan KPK,” pungkasnya.

Lihat juga...