hut

Rencana PT KAI Kosongkan Los P Pasar Lubuk Alung Ditolak Pedagang

Editor: Mahadeva

PADANG – Puluhan pedagang Pasar Los P atau jalur Kereta Api Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, menggelar demonstrasi ke kantor PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat.

Aksi digelar, sebagai bentuk sikap pedagang menolak adanya rencana penertiban pedagang dikawasan PT. KAI, utamanya yang berada di wilayah Pasar Lubuk Alung. Pedagang tidak hanya datang secara pribadi, tapi juga didukung oleh Forum Pedagang Pasar Los P, Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indomesia (IKAPPI), beserta didampingi tim advokasi LBH Yayasan Asanusa.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indomesia (IKAPPI), Akmal Usman, mengatakan, demo digelar untuk menolak rencana pengosongan toko atau kios yang akan dilakukan oleh PT. KAI. Rencana pengosongan akan dilakukan dalam waktu dekat, di Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Surat Peringatan (SP) dari pihak PT. KAI, permintaan pengosongan ruko dilakukan untuk kawasan Pasar Lubuk Alung Los P, yang berada dekat kawasan Pasar Lubuk Alung. Pedagang menolak rencana pengosongan seperti yang termuat di dalam SP tersebut. “Setidaknya ada tiga tuntutan yang kita sampaikan. Selain menolak, kita juga meminta kepada pemimpin PT. KAI menunda eksekusi pembongkaran selama lima tahun ke depan,” katanya, Rabu (18/09/2019).

Akmal menyebutkan, tuntutan lainnya adalah PT. KAI diminta meninjau kembali biaya pembongkaran dan ongkos angkut yang telah ditetapkan Rp150 ribu per-meter. Pedagang menyatakan, jumlah tersebut tidak sesuai dengan hak pedagang.

Kepala Humas Divre ll Sumatera Barat, M. Reza Fahlepi, saat diwawancarai awak media di Padang, Rabu (18/09/2019)/Foto: M. Noli Hendra

Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Humas PT KAI Divre ll Sumatera Barat, M. Reza Fahlepi, mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya dalam kegiatan penertiban lahan di wilayah stasiun Lubuk Alung tersebut.  Terhitung sejak Januari 2019, PT KAI telah menyosialisasikan kepada pemilik bangunan, bahwa akan dilaksanakan penertiban lahan di wilayah tersebut. Hasil sosialisasi dengan pemilik bangunan, PT KAI Divre ll mengabulkan permintaan para pemilik bangunan, agar dapat memberikan tenggang waktu pengosongan bangunan setelah hari raya Idul Fitri 1440 H, yakni di Juni 2019.

Dalam prosesnya, PT KAI Divre II memberikan kebijakan hingga akhir Agustus 2019. Akan tetapi, hingga akhir Agustus sampai sekarang, para pemilik bangunan tidak mengindahkan permintaan PT KAI, untuk dapat segera mengosongkan bangunan tersebut. Melihat kondisi demikian, membuat PT KAI Divre ll mengeluarkan SP pertama, kedua dan ketiga. Semua surat sudah diserahkan kepada pemilik bangunan.

Masing-masing surat peringatan memberi tenggat waktu lima  hari kalender untuk melakukan pengosongan bangunan.  “PT KAI Divre ll telah melakukan SOP penertiban mulai dari pelaksanaan sosialisasi kepada pemilik bangunan hingga mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP 3) selanjutnya kita akan tetap melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Reza.

Lahan di kawasan Pasar Lubuk Alung akan dimanfaatkan untuk meningkatan pelayanan terhadap penumpang. Hal tersebut menjadi salah satu fokus PT KAl. Akan dilakukan penambahan fasilitas, hingga perbaikan bangunan di beberapa stasiun KA wilayah Divre ll Sumatera Barat.  Fasilitas pendukung yang terdapat di stasiun Lubuk Alung saat ini disebutnya tidak lengkap, seperti tidak adanya musala dan ruang ibu menyusui.

Kemudian, kondisi bangunan yang terdesak dengan pasar. Sehingga akses keluar dan masuk calon penumpang terganggu dan terkesan kumuh. “Makanya, sebagai faktor pendukung dalam merealisasikan program tersebut, PT KAI Divre II akan melakukan penertiban lahan disekitar wilayah operasional stasiun Lubuk Alung,” pungkasnya.

Kepala Humas Divre ll Sumatera Barat, M. Reza Fahlepi, saat diwawancarai awak media di Padang, Rabu (18/09/2019)/Foto: M. Noli Hendra

Lihat juga...