hut

Sampaikan Surat Panggilan, Bareskrim Polri Turun ke Kebondalem

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Tim Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Mabes Polri, Kamis (19/9/2019) sore turun ke Banyumas dan mendatangi kawasan Kebondalem. Mereka menyampaikan 46 surat panggilan untuk para penyewa ruko, guna diminta keterangan pada pekan depan.

Kebondalem merupakan kawasan bisnis di pusat Kota Purwokerto dan merupakan aset Pemkab Banyumas yang sudah lama terbelit masalah dalam hal pengelolaan.

Dua petugas dari Tipikor Bareskrim yaitu Bripka Themy Orika Bakti Sh dan Briptu Bagus. Mereka didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Advokat Indonesia (SAI). Petugas dari Bareskrim ini, mendatangi 46 ruko di kawasan Kebondalem dan menanyakan beberapa hal kepada penyewa ruko.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Advokat Indonesia (SAI), Agus Waryoko SH, saat ditemui Cendana News, Kamis (19/9/2019) – Foto: Hermiana E. Effendi

Ketua LBH SAI, Agus Waryoko SH, mengatakan, kedatangan tim dari Bareskrim ini, setelah LBH yang dipimpinnya menanyakan kelanjutan kasus Kebondalem.

Sebelumnya, beberapa masyarakat Banyumas sudah melaporkan kasus Kebondalem ke Mabes Polri sekitar tahun 2018 lalu. Dan petugas sudah pernah datang ke Kebondalem, tetapi setelah itu tidak ada kabar kelanjutan kasus tersebut lagi.

“Kita dari LBH SAI yang juga masyarakat Banyumas, merasa perlu untuk menanyakan kelanjutan kasus Kebondalem, sebab ini aset milik pemkab yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Banyumas. Tetapi yang terjadi sekarang, hak pengelolaan kembali diserahkan kepada pihak ketiga,” kata Agus.

Kedatangan tim Bareskrim ini, lanjutnya, memberikan titik terang atas kelanjutan kasus Kebondalem. Sebanyak 46 penyewa ruko dipanggil untuk memberikan keterangan pada pekan depan di Polres Banyumas.

“Pemeriksaan terhadap para saksi ini dilakukan tim dari Bareskrim Mabes Polri pada hari Selasa sampai dengan Jumat minggu depan dan seluruh penyewa ruko menyanggupi untuk hadir,” jelas Agus.

Sementara itu, petugas dari Bareskrim Mabes Polri, meskipun enggan memberikan keterangan, namun mereka membenarkan jika kedatangannya untuk menyampaikan surat pemanggilan sebagai saksi atas kasus Kebondalem.

Kasus Kebondalem ini sudah berlangsung puluhan tahun. Pada awalnya pemkab menyerahkan pengelolaan Kebondalem kepada pihak ketiga yaitu PT Graha Cipta Guna (GCG) dengan beberapa kompensasi seperti pembangunan kawasan bisnis, sekolah dan lainnya.

Namun, karena PT GCG kesulitan menertibkan para PKL di kawasan tersebut, maka proses pembangunan kawasan bisnis terhenti hingga berakhirnya perjanjian pengelolaan.

Tahun 2007, PT GCG melayangkan gugatan ke Pemkab Banyumas karena tidak juga menertibkan PKL, sehingga pembangunan kawasan bisnis Kebondalem mangkrak.

Dan Tahun 2011, Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan PT GCG dan mengharuskan Pemkab Banyumas membayar denda kepada PT GCG Rp 22 Miliar serta kembali menyerahkan hak pengelolaan kepada pihak ketiga selama 30 tahun ke depan.

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat Banyumas marah dan melaporkan kasus tersebut, sebab dinilai sudah merugikan masyarakat Banyumas.

Lihat juga...