Semua Daerah di Sumbar Komitmen Susun Regulasi KTR

Editor: Koko Triarko

PADANG – Seluruh daerah di Provinsi Sumatra Barat berkomitmen memiliki regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak, sekaligus aksi nyata melakukan upaya perlindungan anak dari dampak negatif rokok.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatra Barat, Besri Rahmad, mengatakan, dengan adanya peraturan itu, diharapkan dapat mendorong percepatan untuk mewujudkan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) di wilayah Sumatra Barat.

Dengan adanya kawasan tanpa rokok, akan mampu membuat anak-anak di Sumatra Barat dapat tumbuh kembang menjadi generasi yang berkualitas, yang mampu berperan dalam pembangunan Indonesia.

Ia menyebutkan, Kota Padang menjadi salah satu kota yang berkomitmen penuh untuk mewujudkan Padang sebagai Kota Layak Anak. Untuk itu, bagi daerah lainnya yang telah lama berjalan, juga bisa saling berbagi informasi, sehingga komitmen itu menyeluruh di berbagai daerah di Sumatra Barat.

“Semoga lebih banyak lagi Pemerintah Daerah di Indonesia berkomitmen mewujudkan melindungi hak anak dari dampak iklan, promosi dan sponsor rokok untuk melindungi generasi muda dan pelajar dari dampak negatif rokok,” harapnya.

Dikatakannya, melihat kondisi terkini, memang sudah seharusnya seluruh daerah di Sumatra Barat, agar dengan terciptanya kawasan tanpa rokok itu, maka dapat diperkirakan secara perlahan-lahan, masyarakat bisa membiasakan diri tidak lagi merokok di tempat umum. Intinya, suasana kebersihan dan kesehatan di berbagai kawasan umum, bisa dirasakan publik.

Sementara itu, Kabid Pemenuhan Hak Anak atas Kesejahteraan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Anita Putri Bungsu, juga mengapresiasi komitmen 19 kabupaten dan kota di Sumatra Barat untuk membuat regulasi terkait KTR dan Pengendalian IPS Rokok, dalam rangka mewujudkan KLA di wilayah tersebut.

Menurutnya, kebijakan KLA merupakan komitmen Kementerian PPPA dalam melindungi anak dari dampak rokok, di mana salah satu indikator KLA 2019 adalah tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, promosi, dan sponsor Rokok.

Anita mengapresiasi komitmen Provinsi Sumatra Barat yang saat ini giat membangun Kota Layak Anak. Hal ini terlihat dari penghargaan KLA 2019 yang diterima Pemerintah Propinsi Sumatra Barat sebagai Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak.

Ia menjelaskan, situasi di Provinsi Sumatra Barat saat ini masih banyak kabupaten dan kota yang belum dapat memenuhi indikator 17. Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatra Barat, baru ada 14 kabupaten kota yang mendapat penghargaan KLA. Ada pun yang mendapat penghargaan Pratama ada 5 kabupaten dan kota, penghargaan Madya ada 7 kabupaten dan kota, dan penghargaan Nindya ada 2 kabupaten dan kota.

“Untuk indikator KTR dan pelarangan IPS KLA, saat ini 9 dari 14 kabupaten dan kota sudah memiliki peraturan KTR. Sedangkan pelarangan iklan promosi sponsor rokok sudah dilakukan 4 dari 19 kabupaten dan kota,” ujarnya.

Anita menambahkan, KLA merupakan upaya pemerintahan kota dan kabupaten untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Menurutnya, ciri-ciri kabupaten atau kota yang sudah dapat dikatakan KLA, yaitu yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Lihat juga...