hut

Seorang Warga Gugat UU Pemilu ke MK

Editor: Koko Triarko

JAKARTA –  Alamsyah Panggabean, mengajukan uji materil Pasal 1 angka 1 dan angka 27 UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini didasarkan maraknya politik uang selama Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 secara serentak yang mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon.

“Saya mempersoalkan maraknya politik uang selama Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 secara serentak, yang mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon. Akibat banyaknya pelanggaran tersebut, Pemohon merasa tidak ikhlas dengan hasil pemilu serentak,” kata Alamsyah Panggabean, di hadapan majelis hakim MK, saat uji materil UU Nomor 7 Tahun 2917, tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Alamsyah mengatakan, Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dan, Pasal 1 angka 27 UU Pemilu menyebutkan, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” ungkapnya.

Dalam Petitum, Pemohon meminta kepada MK agar memerintahkan pemilu ulang. Kemudian, penyelenggara Pemilu 50 persen dari Tim Kampanye Nasional (TKN) dan 50 persen dari Badan Pemenangan Nasional (BPN), agar Pemilu berjalan dengan fair. Pemohon juga meminta agar ditetapkan sebagai anggota DPR dari jalur nonpartai.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, menyarankan agar Pemohon menyusun permohonan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

“Selain itu, mesti dijelaskan apa kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya definisi Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu,” ujarnya.

Enny menilai, tuntutan Pemohon tidak lazim karena tuntutan bukan soal ikhlas atau pun tidak ikhlas. Karena itu, Pemohon diminta untuk memperbaiki permohonannya. Sedangkan Hakim Konstitusi, Suhartoyo, menyarankan agar Pemohon dapat merombak total permohonannya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com