hut

Stigmatisasi HTI Bisa Menyebabkan Disintegrasi Bangsa

OLEH ABDUL ROHMAN

Abdul Rohman. -Foto: Ist

PAHAM Khilafah versi HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) memang dilarang di Indonesia. Indonesia memiliki sistem kepemimpinan (khilafah) model sendiri, Pancasila.

Bukan sistem kepemimpian yang dikonsepsikan HTI, sebagaimana konsepsi kepemimpian mirip otoritas Kepausan. Islam mengenal ijtihad. Jadi tidak ada otoritas tunggal dalam menafsirkan kebenaran agama maupun dalam menentukan boleh tidaknya gerak-gerik setiap orang sebagaimana sistem kepausan.

Maka lahir banyak mujtahid di kalangan Muslim. Orang-orang dengan kualifikasi tertentu yang pandangan keagamannya sebagai rujukan.

Jumhur (kebanyakan) ulama menyandarkan tafsir keagamaan mengikuti 4 Imam Madzhab: Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi.

Sistem kepemimpinan di Indonesia dirangkum dalam Pancasila. Bahwa peradaban yang hendak dibangun dan harus diwujudkan adalah peradaban bangsa ber-Tuhan. Secara tegas sila pertama dirumuskan sebagai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal itu mengamanatkan bangsa ini untuk mewujudkan diri sebagai bangsa ber Tuhan.

Sebagai konsekuensi bangsa ber-Tuhan, yang tidak membenarkan “ketundukan selain kepada Tuhan, Hukum Tuhan dan perjanjian kontraktual antarsesama yang tidak melanggar jiwa hukum Tuhan”.

Sila kedua Pancasila mengamanatkan tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat kemanusiaan. Jadi peradaban yang diamanatkan hendak diwujudkan di Indonesia adalah pranata atau peradaban bangsa ber-Tuhan, yang melindungi keadilan dan harkat martabat kemanusiaan semua warganya.

Bahkan (dalam pergaulan internasional) sebisa mungkin turut mewujudkan peradaban yang damai dan berkeadilan sosial. Peradaban bangsa ber-Tuhan itu diwujudkan di semua wilayah NKRI. Maka diperlukaan kesatuan segenap bangsa untuk menjaga keselamatan wilayah sebagai tempat persemaian peradaban bangsa ber-Tuhan dan sebagai wilayah melindungi keadilan serta harkat martabat kemanusian (sila ke-3).

Bagaimana sistem pengelolaan bangsa? Sila keempat mengamanatkan agar pengelolaan negara berdasarkan demokrasi, melalui sistem permusyawaratan-perwakilan, dengan dipandu “hikmat kebijaksanaan”.

Ini mirip dengan ajaran agama Islam, “Selesaikan urusanmu secara musyawarah, dengan bimbingan orang sholih”. Maka MPR yang asli dan sebelum amandemen, merupakan perpaduan antara orang partai, Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

Utusan Golongan inilah yang berfungsi sebagai penyeimbang, kumpulan “orang-orang sholih”. Merupakan orang-orang terbaik yang direkruit berdasarkan ketokohan golongan.

Jadi keputusan yang dihasilkan bukan kreasi berfikir bebas-sebebasnya, akan tetapi bimbingan orang-orang arif yang dimiliki bangsa ini. Orang arif itu diseleksi secara alamiah melalui ketokohan golongan-golongan (termasuk didalamnya pemuka agama, kasultanan dan tokoh adat). Sila kelima mengamanatkan terwujudnya keadilan soial di semua lini.

Konsepsi sistem kepemimpinan dan pengelolaan bangsa tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sistem pemilihan pemimpin pun pernah dicontohkan oleh Khulafaur Rashidin. Beragam cara. Tidak dominasi satu cara/metode.

HTI sudah dibubarkan. Konsepsi khilafah yang diusungnya juga ditolak. Sayangnya HTI terus dijadikan instrumen sebagai hantu untuk memecah belah bangsa ini, termasuk memecah ummat Islam sendiri.

HTI dijadikan ancaman bagi bangsa, karena memang berpotensi mengusik Pancasila. Harusnya cukup sampai di sini. Tapi namanya politik, dalam banyak hal menghalalkan segala cara. Semua yang kritis kepada rezim digeneralisasi dan dituding HTI. Semua yang tidak mendukung rezim dituding HTI. Beda pendapat dengan rezim, dituding HTI.

FPI yang tradisi peribadatannya sama dengan NU, juga dituding HTI. Bahkan terakhir, Ustaz Fadlan Garamatan, seorang OAP (Orang Asli Papua), yang selama ini menyemai nasionalisme kepada para anak-anak generasi penerus Papua melalui pesantren dan aktivitas dakwah yang dilakukannya, dituding HTI.

Sikap membabi buta ini akan merugikan kita semua. Orang-orang Betawi yang ubudiyah dan tradisi keagamanya sama dengan NU, ditendang keluar dari rumah kebangsaan dengan dituding sebagai HTI, hanya karena organisasinya FPI.

Ustaz Fadlan Garamatan yang asli OAP dan memiliki reputasi pembela nasionalisme juga ditendang keluar dari rumah besar kebangsaan gara-gara mungkin statemen-statemennya dulu tidak mendukung Rezim. Padahal saat seperti ini, tumbuh gejolak di Papua, keberadaan ustaz Garamatan sangat berharga bagi keutuhan bangsa ini.

Isu HTI harus dikelola secara hati-hati. Harus proporsional penerapannya. Harus tepat sasaran kepada penggerak khilafah model HTI. Jangan karena bukan Banser, kemudian dituding HTI. Jangan hanya karena bukan pendukung Jokowi kemudian dituding HTI.

Sungguh aneh, selama ini NU merangkul semuanya. Bahkan eks preman pun dirangkul untuk secara pelan-pelan diajak ke jalan yang benar. Artis-artis semi porno pun diundang ke pesantren untuk pentas dan kemudian pelan-pelan dibina agamanya. Selama ini seperti itu tradisi para kiai NU membina ummat. Jangan atas nama NU kemudian tidak mencerminkan keluasan kearifan NU.

Menggunakan isu HTI harus harti-hati dan tepat sasaran. Jangan sampai digunakan untuk menikam ummat dan bangsa sendiri. Maksud hati menjaga NKRI, tapi tanpa disadari menumbuhkan disintegrasi. Hanya oleh stigma HTI. ***

Abdul Rohman, CEO Cendana News

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!