hut

Sumbar Bangun Komitmen Perbaiki Peta Bisnis

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BUKITTINGGI – Menindaklanjuti  Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Bagian Organisasi Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda).

Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Kelembagaan, Kemenpan RB, Ngalimun, mengatakan, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi itu, adalah soal pengembangan sistem ketatalaksanaan pemerintah.

Diarahkan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintah, dengan sasaran tersusunnya dan terimplementasikannya proses bisnis serta  Standar Operasional yang sederhana, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumber daya. Sehingga hal tersebut, perlu untuk dibahas hingga ke tingkat daerah.

Dalam paparannya, Kemenpan RB mendorong organisasi pemerintah tetap memiliki kinerja yang tinggi, dimana kondisi sekarang, banyak terjadi apabila ada mandat baru langsung dibentuk struktur organisasinya, tanpa terlebih dahulu membuat desain organisasi seperti apa dan tidak membuat proses bisnisnya.

“Peta proses bisnis berguna untuk melihat ada kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas fungsi satu instansi dengan instansi lainnya. Saat ini kebanyakan beban kerja tidak seimbang, dalam artian ada perangkat yang kerja dari pagi hingga sore. Ada pula yang kerjanya sedang-sedang saja, dan ada pula cuma sekedar ambil absen. Dengan adanya peta proses bisnis ini kita akan tahu siapa berbuat apa, sehingga terjadi keseimbangan beban kerja antara unit satu dengan unit yang lain,” ujarnya di Kota Bukittinggi, Jumat (13/9/2019).

Dia juga mengatakan, untuk pemerintah daerah hingga sekarang rata-rata penerapan peta proses bisnis ini masih sampai tahap penyusunan, belum ada yang memformalkan, sedangkan untuk di pusat sudah banyak yang menerapkan.

“Sebetulnya peta proses bisnis ini bukan hal yang baru, dulu diatur di Permenpan nomor 12 tahun 2012, karena belum maksimal direvisi menjadi Permenpan nomor 19 tahun 2018,” sebutnya.

Sedangkan untuk target, Ngalimun berujar bahwa setelah dilakukan sosialisasi, Kemenpan mengharapkan 2019 akhir sudah masuk semua, karena saat ini terdapat kesulitan dalam melihat Reformasi Birokrasi, apakah sudah berjalan dengan baik di daerah-daerah yang diimplementasikan dan dijabarkan ke dalam standar operasional prosedur.

“Bagi daerah yang belum menerapkan tentu ada sanksinya. Dalam Permenpan nomor 30 tahun 2018, jika ada penilaian terkait reformasi birokrasi tentu akan berpengaruh kepada pemeringkatan daerah tersebut, sanksi bukan perorangan tapi secara organisasi,” ungkapnya.

Ia menyatakan agar peta proses bisnis selesai 2 bulan ke depan, dan mengingat saat ini Kemenpan RB memberikan panduan tata cara menyusun dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD. Sehingga yang paling penting adalah komitmen bersama dalam menyelesaikan tugas tersebut.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM, Muhamad Yani, mengakui, saat ini kondisi ketatalaksanaan pemerintah di daerah dalam proses penyelenggaraannya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau fungsi pemerintahan.

Begitu juga benturan atau belum harmonisnya tata hubungan kerja antar satuan kerja atau instansi. Selain itu juga dinilai dari penggunaan sumber daya organisasi yang masih kurang efisien, berlebihan dan menimbulkan pemborosan anggaran yang mencerminkan proses penyelenggaraan pemerintahan belum menunjukkan kondisi yang efektif, efisien dan akuntabel.

“Permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus sama-sama kita perbaiki ke depan,” ajaknya.

Muhamad Yani menjelaskan efektivitas dan efiensi birokrasi pemerintah sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome.

“Proses bisnis yang dimaksud ini bukan bernuansa komersil, ekonomi dan menghasilkan uang, namun mempermudah dan memperjelas seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah,” sebutnya.

Sedangkan, terkait peserta pertemuan tersebut, Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, Yasri Alfian, menyampaikan, untuk peserta berasal dari Kepala Bagian Organisasi Kabupaten dan Kota serta ditambah dengan Kasubag Ketatalaksanaannya.

“Ke depan, pada anggaran perubahan tahun ini kita akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut, khususnya proses bisnis di tingkat pemprov, namun bagi rekan-rekan dari Kabupaten dan Kota yang ingin ikut tentu akan kami fasilitasi,” tutupnya.

Lihat juga...