Tanpa SOP, Pengiriman Mahasiswa ke Luar Negeri Langgar Aturan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

MATARAM — Terkait pengiriman anak muda Provinsi Nusa Tenggara Barat, penerima beasiswa, melanjutkan studi ke Korea, hasil investigasi Ombudsman menemukan terjadi pelanggaran maladministrasi oleh Pemprov, karena tidak disertai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Adhar Hakim ketikan menyampaikan hasil investigasi pengiriman beasiswa ke luar negeri. Foto: Turmuzi

“Hasil investigasi dilakukan ombudsman terkait pemberangkatan calon mahasiswa ke Universitas Chodang Korea, terjadi pelanggaran maladministrasi oleh Pemprov, karena dilakukan tanpa SOP” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim di Mataram, Senin (9/9/2019).

Tidak adanya SOP yang jelas adalah bentuk keputusan pemerintah yang tidak didasari asas kehati-hatian, sesuai yang dipersyaratakan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Dikatakan, sikap pelaksanaan program terkesan sangat terburu-buru, dapat menyebabkan permasalahan, baik secara administrasi pemerintahan maupun persoalan-persoalan teknis lainnya. Bahkan persoalan hukum terkait perlindungan WNI di luar negeri.

“Skema program yang akan dilaksanakan dengan program belajar yang didahului proses kursus bahasa Korea dalam rentang waktu Maret hingga September 2019, sambil mencari kesempatan magang bekerja adalah bentuk pelaksanaan program yang rawan terjadinya persoalan teknis dan hukum” katanya.

Disebutkan, peraturan tentang kerja paruh waktu hanya boleh dilakukan mahasiswa luar negeri di Korea Selatan jika telah melalui masa tinggal enam bulan. Selain itu, skema pembiayaan campuran antara CSR dan sumber mandiri tidak disusun secara cermat dan sesuai nomenklatur pembiayaan yang baik.

Dikatakan, program pengiriman calon mahasiswa ke Universitas Chodang, Korea Selatan sendiri baru berdasarkan Letter of Intent (LoI) antara Gubernur NTB dan President Univesrsity of Chodang yang ditandatangani di Mataram, 29 Januari 2019.

“Namun faktanya meskipun belum terbit Perjanjian Kerjasama, 18 calon mahasiswa ini justru telah diberangkatkan ke Korea Selatan pada Maret 2019. Padahal dalam skema jadwal kuliah, perkuliahan baru akan dimulai pada September 2019,” katanya.

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman NTB, Yudi Darmadi menambahkan, atas temuan tersebut, pihaknya meminta kepada Pemprov NTB untuk lebih berhati hati dan pruden dalam menyelenggarakan program beasiswa ke luar negeri sesuai ketentuan Kerjasama Daerah dan kerjasama dengan pemerintahan luar negeri maupun lembaga luar negeri seperti yang diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 serta PP Nomor 28 Tahun 2018.

Ia juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program beasiswa bagi masyarakat, harus didasari SOP, agar memenuhi unsur-unsur partisipatif, transparan dan akuntabel.

“Agar Pemprov NTB lebih pruden dan berhati-hati dalam mengelola dana CSR agar tetap sesuai dengan mekanisme pengelolaan seperti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Lihat juga...