hut

Tata Tertib DPRD DKI Selesai, Siap Dikirim Kemendagri

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI non definitif, Syarif, menuturkan pembahasan tata tertib DPRD DKI periode 2019-2024 sudah dirampungkan. Menurutnya, ada 185 pasal dari 19 bab yang dirampungkan oleh DPRD DKI Jakarta dan telah melalui proses pembahasan selama 2 minggu.

“Jadi gini kita sudah tuntas pembahasan yang membuka ruang perdebatan sudah cukup. Aspirasi semua kelompok partai sudah diakomodir. Tinggal berikutnya penyelerasan redaksional dan pengaturan jadwal berikutnya,” ucap Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

Kemudian, tata tertib itu yang telah dirampungkan tersebut akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi pada Rabu (18/9/2019). Namun sebelum dievaluasi oleh Kemendagri tatib tersebut masih akan diperiksa dan dirapikan secara internal DPRD.

“Saya inginnya sih Rabu sudah bisa ketemu (Kemendagri). Jadi Rabu atau Kamis kita sudah bisa ketok palu. Senin Selasa penyelerasan hasil tadi kan ada redaksional yang perlu disahkan,” kata dia.

Nantinya pasal dalam tatib tersebut masih bisa dicoret oleh Kemendagri. Tatib yang telah selesai itulah yang akan menjadi tatib resmi.

Ada pun beberapa poin penting dalam tatib tersebut adalah permintaan tenaga ahli bagi masing-masing anggota DPRD, pembentukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), hingga usulan agar pemilihan wali kota, bupati, delegasi luar negeri, dan direksi BUMD oleh gubernur wajib dilaporkan ke DPRD.

Untuk jadwal paripurna sendiri ditargetkan akan dilakukan pada 27 September 2019 bersama dengan penetapan pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya, dia mengungkapkan pihaknya berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta perihal penyusunan tata tertib DPRD untuk periode 2019-2024.

Syarif mengatakan konsultasi itu seputar usul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin memasukkan unsur tatib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ke dalam batang tubuh tatib DPRD.

“Saya akan konsultasi ke DPD tingkat DKI. Karena ini kepentingan buat semua, akan memengaruhi semua,” pungkasnya, Rabu malam.

Syarif mengungkapkan ada dampak yang akan dialami anggota DPRD juga pada pemilihan wagub DKI jika tatib pemilihan wagub dimasukkan ke dalam batang tubuh tatib DPRD. Jika tatib pemilihan wagub dimasukkan ke dalam tatib DPRD, Syarif mengungkapkan pemilihan wagub akan lebih cepat.

Sementara jika unsur pemilihan wagub tidak dimasukkan ke dalam tatib DPRD, pansus perlu dibentuk.

“Pansus harus dibentuk guna menyusun tatib pemilihan. Setelah itu membentuk panitia pemilihan. Sama prosesnya seperti yang sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, hingga saat ini, penyusunan tatib DPRD masih terus berlangsung. Di sisi lain, kursi wagub DKI telah kosong selama 1 tahun lebih sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri pada Agustus 2018 lalu untuk maju dalam Pilpres 2019.

Dua cawagub yang saat ini diajukan yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto menanti dipilih oleh DPRD DKI Jakarta sesuai Undang-undang No 10/2016 tentang Pilkada.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!