hut

Upaya Anies Terkait Pencari Suaka Kembali Inap di Trotoar

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan keberadaan para pengungsi yang kembali menginap di trotoar Kebon Sirih, Jakarta Pusat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial.

“Lokasinya di Jakarta karena Jakarta ibu kota dan ada UNHCR. Kalau enggak ada UNHCR mungkin mereka enggak akan datang ke sini. Ini kantornya di sini di Kebon Sirih pula. Jadi saya akan koordinasi dengan pusat agar pusat mau meng-handle itu,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019) malam.

Terkait pengungsi yang dirikan tenda trotoar di Kebon Sirih, Anies berjanji segera menghubungi Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatasi masalah para pencari suaka itu. Kendati para pengungsi berada di Jakarta, namun yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah pusat.

“Nanti saya akan telepon Pak Menteri sosial karena Menteri Sosial waktu itu sudah menyiapkan tempat di timurnya Cilangkap, (daerah) Cipayung, ada Kementerian Sosial punya tempat di sana terus mereka menyiapkan di situ. Nanti saya minta supaya ditangani di sana karena itu kewenangan di pusat,” jelasnya.

Dia mengaku akan meminta Kemensos menangani langsung para pencari suaka yang kebanyakan tercatat berasal dari Afghanistan ini. Para pencari suaka ini kata Anies sebetulnya bisa jadi tak datang ke Jakarta jika UNHCR berkantor di daerah atau kota lain.

“Saya akan koordinasi dengan pusat, untuk pusat mau meng-handle itu,” kata Anies.

Menurut Anies, para pengungsi datang ke kawasan Kebon Sirih karena Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) berada di sana. Dia menyatakan para pengungsi yang berasal dari berbagai negara itu harus dipindah ke tempat lain.

“Ini kan kantornya di sini, kantornya di Kebon Sirih pula. Jadi saya akan koordinasi dengan pusat,” katanya.

Anies menyebutkan, adanya pencari suaka di trotoar bukan soal pelanggaran. Hal itu adalah masalah yang harus diselesaikan.

“Kalau soal pelanggaran itu hal lain. Pelanggaran ada hukumnya warga negara mana pun kalau melakukan pelanggaran di Indonesia bisa dikenai sanksi bahkan kalau perusakan pun bisa kena pidana. Jadi kalau pelanggaran dikenai, tapi ini kasus-kasus yang bukan pelanggaran. Kalau pelanggaran bisa diproses hukum,” ucap Anies.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, Pemprov DKI mencari tempat untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

“Langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkan Perpres Nomor 125, penunjukan tempat oleh pemerintah daerah dan pusat menunjuk sebuah lokasi untuk para pengungsi,” ujar Taufan, Jumat (13/9/2019).

Taufan menyampaikan, tempat yang baru nanti bisa jadi berada di aset milik Pemprov DKI Jakarta ataupun aset yang lain.

Yang jelas, lokasi penampungan baru itu harus dekat dengan Rumah Detensi Imigrasi di Kalideres yang selama ini menjadi tempat penampungan pencari suaka.

“Persyaratannya harus ada sarana ibadah, kemudian dekat rumah detensi rudenim (rumah detensi imigrasi) itu yang punya Imigrasi. Berarti tetap di sekitar Kalideres. Mudah-mudahan ada tanah kosong,” kata Taufan.

Jumlah pencari suaka di pengungsian Kalideres bertambah menjadi 500-an orang. Pekan sebelumnya, jumlah pencari suaka tersisa sekitar 200 orang. Sejumlah pencari suaka mendapatkan bantuan uang untuk mengontrak dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Seperti diketahui, pencari suaka kembali memasang tenda di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka beraktivitas dan tidur di sekitar kantor UNHCR. Para pencari suaka sempat tinggal di gedung Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini mereka kembali menempati trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Lihat juga...