hut

Upeti Menggurita, ‘Quo Vadis’ KPK?

OLEH M. IWAN SATRIAWAN

SEJATINYA,  praktik korupsi di negeri ini sudah jauh terjadi semenjak era sebelum kemerdekaan. Yaitu adanya pemberian upeti dari pemimpin daerah atau para kepala desa kepada raja-raja yang berkuasa.

Atau dari raja-raja kecil kepada raja-raja besar yang berhasil menaklukkannya. Upeti-upeti ini sejatinya untuk menunjukkan adanya ketaatan antara bawahan kepada pemimpinnya dan untuk memberikan perlindungan dari raja kepada pemimpin di daerah. Baik secara fisik dengan perlindungan hukum maupun non-fisik berupa pengakuan kedaulatan.

Dan lagi-lagi, upeti-upeti tersebut diambilkan dengan menaikkan pajak kepada rakyat jelata yang ujung-ujungnya justru semakin menambah beban hidup rakyat. Bukan membahagiakannya.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, hal ini kemudian dijadikan sebagai alat legitimasi, kebiasaan dan merupakan sesuatu hal yang wajar untuk dilaksanakan. Jika ingin dipermudah masalah birokrasinya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jika tidak dilakukan akan dianggap sebagai suatu hal yang aneh. Dan akhirnya semua praktik korupsi di negeri ini menjadi budaya yang sangat sulit untuk dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali, karena sudah menjadi budaya.

Maka pasca-reformasi 1998, dengan ditandai perubahan UUD 1945 secara fundamental, tuntutan membersihkan negara ini dari segala praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin deras.

Munculnya UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah menjawab tuntutan rakyat akan adanya lembaga negara baru yang lebih independen dan imparsial dalam memberantas korupsi dibandingkan dengan lembaga lain yang sudah ada seperti kejaksaan dan kepolisian.

Dinamika KPK di Indonesia
KPK  didirikan berdasarkan amanat UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Meskipun dalam perekrutannya KPK tetap dipilih melalui DPR yang diusulkan oleh presiden. Sehingga sejatinya KPK tidak bisa lepas dari produk politik di dalamnya.

Sehingga berdasarkan bunyi pasal 30 ini telah menimbulkan kerancuan, di satu sisi KPK harus independen dan bebas dari pengaruh manapun, namun dalam pemilihannya tetap melibatkan lembaga politik. Baik itu legislatif (baca: DPR) maupun eksekutif (baca: Presiden).

Realita ini menyebabkan banyak kasus di KPK yang dianggap oleh publik tebang pilih tergantung pesanan atau back up siapa pejabat atau penguasa di belakangnya. Hal inilah yang menyebabkan KPK tidak bebas nilai.

Meskipun demikian lembaga super bodi ini tetap mendapatkan hati rakyat karena banyak melakukan OTT pejabat negara mulai dari hakim MK, MA hingga kepala daerah. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh lembaga hukum lain sebelum adanya KPK.

Akibat keberhasilan tersebut, siapa saja, lembaga mana saja atau bahkan sekaliber presiden pun jika berani mengutak-utik KPK dengan melakukan perubahan UU KPK akan berhadapan dengan rakyat.

KPK akhirnya menjelma sebagai lembaga negara yang tidak tersentuh (untouchable) atau negara dalam negara karena dapat menentukan siapa yang hendak ditangkap atau tidak.

Hal ini berakibat berbagai penyelewengan di KPK seperti molornya penyidikan kasus korupsi pada seseorang yang memakan waktu bertahun-tahun dianggap wajar. Atau bahkan KPK pernah menyidik seseorang yang sudah meninggal dunia akibat tidak validnya data yang masuk di penyidik KPK.

‘Quo Vadis’ KPK?
Maka revisi UU No.30 tahun 2002 tentang KPK bukanlah untuk melemahkan KPK, namun sejatinya menempatkan KPK dalam relnya (on the track) agar tidak menjadi lembaga super bodi yang tidak tersentuh bahkan oleh “malaikat” sekalipun.

Berbagai usulan untuk dilakukan revisi seperti batas waktu penghentian penyidikan (SP3) apabila tidak terbukti melakukan korupsi, adanya dewan atau lembaga pengawas KPK yang diambilkan dari eksternal KPK dan terakhir berkenaan dengan kedudukan KPK yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif sebagaimana kejaksaan selama ini.

Para pegawainya pun secara otomatis akan menjadi bagian dari ASN yang tunduk pada peraturan kepegawaian pemerintah.

Pro dan kontra pun mewarnai proses revisi UU No.30 tahun 2002 ini. Mulai dari yang pro dengan mendasarkan banyaknya warga negara yang kehilangan kebebasannya akibat proses penyidikan di KPK yang berlarut-larut hingga pada yang kontra dengan argumen, bahwa revisi UU No.30 tahun 2002 merupakan lonceng kematian KPK karena sudah tidak independen dan imparsial lagi. Akibat adanya dewan pengawas eksternal yang ditunjuk oleh presiden tersebut.

Lord Acton pernah berkata “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Jangan sampai lembaga yang harusnya memberantas korupsi justru menjadi sarangnya korupsi.

Mungkin bukan korupsi uang sebagaimana pejabat negara lainnya, namun korupsi kekuasaan dan waktu baik waktu penyidikan, penyelidikan yang tanpa kita sadari justru melanggar hak-hak asasi warga negara lainnya.

Maka kita tidak boleh anti-kritik, KPK bukan malaikat yang tugasnya beribadah saja sehingga tanpa dosa. KPK juga bukan setan yang tugasnya menggoda manusia sehingga penuh dosa. KPK hanya lembaga negara yang di dalamnya ada manusia yang mempunyai akal dan nafsu. Manusia bisa salah, manusia belum tentu benar dan manusia juga berpotensi untuk benar.

Revisi UU No.30 Tahun 2002 seharusnya menjadikan kita sadar, ada yang kurang tepat dalam UU KPK. Bukan justru sikap kita menyatakan bahwa siapa saja yang mengubah UU No.30 tahun 2002 adalah pro korupsi.

Andai ada pasal di dalam revisi UU No.30 tahun 2002 tidak tepat dalam rangka semangat pemberantasan korupsi, kita masih punya MK sebagai tempat untuk melakukan judicial review terkait pasal-pasal tersebut.

Maka mengkriminalkan siapa saja yang ingin merevisi UU KPK merupakan tindakan yang tidak dewasa dalam hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada produk hukum buatan manusia yang sempurna.

Maka evaluasi dan revisi itu sudah menjadi kegiatan yang wajib dilakukan jika kita ingin berbangsa dan bernegara secara benar. ***

M. Iwan Satriawan, dosen Universitas Lampung, mahasiswa tingkat doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Lihat juga...