hut

Utang Pemerintah 2020 Diproyeksi Capai Rp5.000 Triliun

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Indonesia Islam And Development Studies (IDEAS) memproyeksikan stok utang pemerintah akan terus meningkat secara progresif, hingga menyentuh Rp5.000 triliun pada awal 2020, dan akan menembus angka Rp6.000 triliun pada akhir 2022.

Direktur IDEAS, Yusuf Wibosono mengatakan, dengan indikator yang konvensional pun, rasio stok utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), keamanannya makin turun.

“Diproyeksi akan menembus 30 persen dari PDB pada akhir 2019, dan menuju 31 persen dari PDB pada akhir 2022, yaitu menyentuh Rp6 ribu triliun. Pada 2020 di angka Rp5 ribu triliun,” kata Yusuf, pada diskusi hasil riset IDEAS bertajuk ‘Mimpi Anggaran Untuk Rakyat dan Mengukir Asa, Melambung Utang’ di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurutnya, disiplin fiskal yang rendah membuat ketergantungan pada utang terus meningkat. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi jargon pembenaran. Utang pun terakumulasi dari waktu ke waktu, dan utang bukanlah tanpa biaya, bahkan sangat mahal.

“Beban bunga utang melonjak tiga kali lipat pada rentang 2010 – 2018, dari rentang Rp88,4 triliun menjadi Rp258 triliun. Pada saat yang sama, pembayaran cicilan pokok utang berlipat hampir empat kali dari Rp127 triliun menjadi Rp460 triliun,” ungkap Yusuf.

Besarnya beban utang secara signifikan telah menurunkan kemampuan negara untuk mengakselerasi pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Pada 2018, jelas dia, belanja modal Rp185 triliun, hanya tiga perempat dari beban bunga utang.

Pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, beban bunga utang diproyeksikan mencapai Rp295 triliun, lebih dari dua kali lipat anggaran kesehatan yang hanya Rp132 triliun.

Pemerintah selalu mengatakan, bahwa standar terhadap fakta utang nominal yang menggunung adalah rasio stok utang terhadap PDB masih dalam batad aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan konsensus international, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang aman adalah tidak lebih dari 60 persen. Dengan rasio utang pemerintah di kisaran 30 persen dari PDB, Indonesia termasuk negara dengan kinerja utang yang sangat baik.

Yusuf menegaskan, meski stok utang terhadap PDB masih terjaga, tapi beban bunga utang telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan.

“Beban bunga utang melonjak dari 10,3 persen dari penerimaan perpajakan 2012 menjadi 17,0 persen pada 2018. Angka ini sangat signifikan, setara dengan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dana desa, subsidi elpiji dan listrik,” jelasnya.

Dengan hampir seperlima dari penerimaan perpajakan diprioritaskan untuk membayar beban bunga utang saja. Beban ini menurutnya, belum termasuk cicilan pokok yang jatuh tempo, maka ruang fiskal yang tersisa sangat terbatas.

Dengan besarnya non discretionary expenditure (belanja terikat), maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang di bawah diskresi pemerintah, seringkali harus dibiayai dengan utang.

“Atas nama rakyat kemudian defisit anggaran dilakukan. Pembuatan utang baru menjadi terbenarkan dan bahkan seolah menjadi tugas mulia,” pungkasnya.

Lihat juga...